Peraturan

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia terkait dengan pelayanan Bea & Cukai. Silahkan dicari berdasarkan kata kunci atau klasifikasi berdasarkan jenis peraturan & klasifikasi peraturan serta tahun terbitnya peraturan.

Peraturan Pemerintah

UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2015

IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2013

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN KEUANGAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1996

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001

IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2005

PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2007

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2007

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2015

IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2008

 

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2008

 

PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008

 

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2009

 

TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009

 

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2009

 

PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2009

 

PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2009

 

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DIBIDANG CUKAI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016

PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2013

 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN KEUANGAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2011

 

TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2014

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2016

PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA

PP NOMOR 20 TAHUN 2017

PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL