Peraturan

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia terkait dengan pelayanan Bea & Cukai. Silahkan dicari berdasarkan kata kunci atau klasifikasi berdasarkan jenis peraturan & klasifikasi peraturan serta tahun terbitnya peraturan.

Peraturan Menteri

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 547/KMK.01/1997

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 292/KMK.01/1998

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 547/KMK.01/1997

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 349/KMK.01/1999

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 292/KMK.01/1998

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/KMK.05/2000

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 349/KMK.01/1999

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001

PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 141/MPP/Kep/3/2002

NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK) MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002

TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/KMK.04/2002

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 424/KMK.06/2003

KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 587/PMK.04/2004

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004

JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2004

TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 50/M-IND/PER/5/2011

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.04/2005

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2003 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005

KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/6/2005

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR INTAN KASAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005

PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.010/2005

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2005

PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.010/2005

PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT (ITA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.04/2005

TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.04/2005

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2005 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.04/2005

TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI,DAN/ATAU BUNGA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.04/2005

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006

PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.04/2006

TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.010/2006

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2006

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR DAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI BUATAN DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.04/2006

PENGGUNAAN PEMBERITAHUAN PABEAN SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.010/2006

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI FILIPINA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 42/PMK.010/ 2006

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS.1101.00.10.00) DARI NEGARA UNI EMIRAT ARAB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.04/2006

TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.04/2006

TATA CARA PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.010/2006

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN, DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.010/2006

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE TEREPHTHALATE TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.010/2006

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.010/2006

KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.010/2006

KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.010/2006

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KOMPONEN / SUKU CADANG UNTUK INDUSTRI PERKAPALAN DAN JASA PELAYARAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 56/PMK.02/2006

 

TATA CARA PEMBAYARAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE DAN OVER/UNDER LIFTING DI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.01/2006

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO ATAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2006

 

KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU PELAT UNTUK INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.010/2006

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN PERALATAN PRODUKSI FILM UNTUK INDUSTRI PERFILMAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/PMK.04/2006

 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2003 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/6/2006

KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2006

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.04/2006 TENTANG TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 01/PMK.010/2006

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2007

 

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KERAMIK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/6/2007

 

LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.03/2007

 

TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007

 

PENETUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAM PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2007

 

PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KETEMPAT PENIMBUN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/12/2007

 

KETENTUAN IMPOR METIL BROMIDA UNTUK KEPERLUAN KARANTINA DAN PRA PENGAPALAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.011/2007

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.011/2007

 

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.010/2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.01/2007

 

TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.04/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 04/PMK.011/2007

 

PERPANJANGAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.04/2007

 

PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 137/PMK.04/2007

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.04/2007

 

PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007

 

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.04/2007

 

KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 09/M-DAG/PER/2/2007

 

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2007

 

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN (VOORUITSLAG)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/12/2007

 

PERPANJANGAN MASA BERLAKU LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/M-DAG/PER/6/2007 DAN NOMOR PB.01/MEN/2007

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/6/2007

 

LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/6/2007

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2007 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KERAMIK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.04/2007

 

KETENTUAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS KESALAHAN DATA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.011/2007

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.011/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.011/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (CAMBODIA,LAOS,MYANMAR DAN VIETNAM)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 180/PMK.011/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.04/2007

 

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.03/2007

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.011/2007

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC) ≤ 2MM DENGAN POS TARIF 7208.27.00.00 DAN 7208.39.00.00 OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007

 

PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2007

 

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.011/2008

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 211/PMK.04/2008

 

TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 235/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 236/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 60/M-DAG/PER/12/2008

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2008

 

PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.04/2008

 

TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 158/PMK.010/2008

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 424/KMK.06/2003 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.04/2008

 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/7/2013

KETENTUAN EKSPOR PUPUK UREA NON SUBSIDI

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 113/ M-IND/PER/12/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 59/M-IND/PER/5/2012 TENTANG PEMBERLAKUAAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M,N,O DAN L SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 79/M-DAG/PER/12/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 80/M-DAG/PER/12/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3514/KM.4/2012

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 221/PMK.011/2012

PENETAPAN TERIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN - INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 209/PMK.11/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2012

KETENTUAN IMPOR TELEPON SELULAR, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 77/M-DAG/PER/12/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR 48/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG BUKAN BARU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 72/M-DAG/PER/11/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2007 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KERAMIK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 71/M-DAG/PER/11/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/9/2012 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/12/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DEG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPOR

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/11/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 64/M-DAG/PER/10/2012

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66/M-DAG/PER/10/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 65/M-DAG/PER/10/2012

PENGENAAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2012

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3091/KM.4/2012

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2012

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 60/M-DAG/PER/9/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HOLTIKULTURA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/9/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPOR (API)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/KMK.03/2012

PERTUKARAN DATA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 52/M-DAG/PER/8/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER5/2012 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.011/2012

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 84/M-IND/PER/8/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UBIN KERAMIK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 119/M-DAG/PER/12/2015

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMRUNIAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 83/M-IND/PER/8/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KLOSET DUDUK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.04/2008

 

TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, IMPORTIR, PENYALUR DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.04/2008

 

TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2008

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.04/2007 TENTANG PENYEDIAAN PITA CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.07/2008

 

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.07/2008

 

DANA ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/12/2008

 

KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57/M-DAG/PER/12/2008

 

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 54/M-DAG/PER/12/2008

 

LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3098/KM.4/2008

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.011/2008

 

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 397/KMK.01/2004 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR CARBON BLACK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.01/2008

 

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DI BIDANG KEPABEANAN DAN/ ATAU CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 75/M-IND/PER/10/2008

 

PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM-DTP) ATAS IMPOR BARANG UNTUK INDUSTRI

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 72/M-IND/PER/10/2008

 

PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN MESIN PELINTING SIGARET (ROKOK)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 49/M-DAG/PER/11/2008

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/10/2008

 

KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.011/2008

 

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/10/2008

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN COLD ROLLED COIL (CRC) OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.011/2008

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOTOL INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 142/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI JASA PELAYARAN GUNA PERBAIKAN DAN /ATAU PEMELIHARAAN KAPAL LAUT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 137/PMK.011/2008

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN / ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK OLAHAN TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.011/2008

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 117/PMK.04/2008

 

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBETULAN ATAS SURAT TAGIHAN ATAU SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN ATAS SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.04/2008

 

TATA CARA PENGANGSURAN PEMBAYARAN TAGIHAN UTANG CUKAI YANG TIDAK DIBAYAR PADA WAKTUNYA, KEKURANGAN CUKAI, DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.04/2008

 

PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.04/2008

 

PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.04/2008

 

PENYELENGGARAAN BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI DAN BUKU REKENING KREDIT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.04/2008

 

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.04/2008

 

KEWAJIBAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2008

 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DI BIDANG CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008

 

KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/7/2008

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR INTAN KASAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87/PMK.01/2008

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.01/2008

 

BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.02/2008

 

TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.04/2008

 

IMPOR ATAU EKSPOR TENAGA LISTRIK, BARANG CAIR, ATAU GAS MELALUI TRANSMISI ATAU SALURAN PIPA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2008

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN / ATAU PENYERAHAN DALAM NEGERI GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.04/2008

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.04/2008

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.011/2008

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 01/PM.4/2008

 

KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/5/2008

 

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/PER/7/2008

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/5/2008

 

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 72/PMK.011/2008

 

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26/M-DAG/PER/7/2008

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/5/2008

 

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/4/2008

 

KETENTUAN KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS INDONESIA (SIR) YANG DIPERDAGANGKAN KE LUAR NEGERI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/PMK.011/2008

 

MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M?DAG/PER/3/2008

 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 83/M-IND/PER/8/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KLOSET DUDUK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 82/M-IND/PER/8/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KERAMIK TABLEWARE SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.04/2008

 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 399/KMK.01/1996 TENTANG GUDANG BERIKAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.04/2008

 

PENUNDAAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39.1/PMK.011/2008

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN DAN THAILAND

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2008

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN / ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM /TERIGU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 09/PMK.011/2008

 

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 55/M-DAG/PER/8/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 01/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR KACANG KEDELAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER//8/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG BERUPA KACANG KEDELAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJ.P) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 47/M-DAG/PER/7/2012

KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR NON FARMASI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2009

 

TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009

 

TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 38/M-IND/PER/3/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS ( BJ. P ) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/5/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 232/PMK.04/2009

 

KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 117/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2379/km.4/2012

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2012

KETENTUAN EKSPOR SARANG BURUNG WALET KE REPUBLIK RAKYAT CHINA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.04/2012

PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 241/PMK.04/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.04/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK, SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 242/PMK.04/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2009 TENTANG TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/PMK.03/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2848/KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 100/M-IND/PER/10/2009

 

PENCABUTAN PEMBERLAKUAN STANDART INDUSTRI INDONESIA (SII) DAN STANDART NASIONAL INDONESIA (SNI) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 164/M-IND/PER/12/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 37/M-IND/PER/3/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 157/M-IND/PER/11/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/5/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/7/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/PMK.011/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2009 TENTANG PENETAPAN TARLF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 247/PMK.011/2009

PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.011/2009

 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK.04/2009

 

TATA CARA PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, PENEGAHAN, PENYEGELAN, TINDAKAN BERUPA TIDAK MELAYANI PEMESANAN PITA CUKAI ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA, DAN BENTUK SURAT PERINTAH PENINDAKAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67/M-IND/PER/6/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KARET PERAPAT (RUBBER SEAL) PADA KATUP TABUNG LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 236/PMK.04/2009

 

PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2012

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YANG TERBUKA UNTUK UMUM, SERTA BARANG UNTUK KONSERVASI ALAM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 235/PMK.04/2009

 

PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2168/KM.4/2012

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 63/M-DAG/PER/12/2009

 

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 64/M-DAG/PER/12/2009

 

LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 504/PMK.04/2009

 

PELAYANAN KEPABEANAN 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM SEHARI DAN 7 (TUJUH) HARI SEMINGGU PADA KANTOR PABEAN DI PELABUHAN TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DLTANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/6/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.011/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/12/2009

 

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN / ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 61/M-DAG/PER/12/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.04/2009

 

BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN / ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.011/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 236/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ ATAU PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/11/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.011/2009

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM DARI NEGARA THAILAND

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PUPUK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, PLASTICIZER, UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.04/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57/M-DAG/PER/10/2009

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/pmk.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/10/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN / ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.03/2009

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNLKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009

 

PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN,PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2228 /KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 42/M-DAG/PER/9/2009

 

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.04/2012

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN / ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH / HIBAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UNTUK UMUM, AMAL, SOSIAL, ATAU KEBUDAYAAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/9/2009

 

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 151/PMK.011/2009

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK PAKU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2009

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/PMK.011/2009

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP PRODUK IMPOR DEXTROSE MONOHYDRATE

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 49/M-DAG/PER/9/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2012

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN / ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH / HIBAH UNTUK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1956/KM.4/2012

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.011/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.011/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 59/M-IND/PER/5/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N , O, DAN L SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012

TATA CARA PENETAPAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2012

TATA CARA MENETAPKAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1956/KM.04/2012

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 242/PMK.010/2015

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK H SECTION DAN I SECTION DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 58/M-IND/PER/5/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/5/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19/PMK.011/2009

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 57/M-IND/PER/5/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 50/M-IND/PER/5/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 127/M-DAG/PER/12/2015

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 33/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN PADUAN LAPIS ALUMINIUM SENG (BJ LAS) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 32/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA LAMPU SWABLAST SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG ( BJ.LS ) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 30/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/M-DAG/PER/12/2015

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 28/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOREK API GAS SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 268/PMK.03/2015

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN SERTA PENGENAAN SANKSI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015

KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK,BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 256/KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2009

 

EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 261/PMK.04/2015

IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 111/M-IND/PER/12/2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 112/M-DAG/PER/12/2015

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.04/2015

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.04/2015

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 227 /PMK. 04/2015

NILAI TUKAR MATA UANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 225/PMK.04/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.04/2007 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2012

KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.04/2015

PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012

TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.011/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.011/2011 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/PMK.011/2012

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPUNG TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK BERUPA PERANGKAT MAKAN, PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA, DAN PERALATAN TOILET DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 122/M-DAG/PER/12/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 121/M-DAG/PER/12/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118/M-DAG/PER/12/2015

KETENTUAN IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN PELAYANAN PURNA JUAL

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2012

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 39/M-DAG/PER/3/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 02/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PERMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM - SENG ( BJ.L AS ) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 113/M-DAG/PER/12/2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 54/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI DAN BAJA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 102/M-DAG/PER/12/2015

KETENTUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012

TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2012

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/10/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG JADI OLEH PRODUSEN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 106/M-IND/PER/11/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 105/M-IND/PER/11/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ASAM SULFAT TEKNIS SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2012

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN,PENGEDARAN,PENJUALAN,PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 104/M-IND/PER/11/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 64/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SODIUM TRIPOLIFOSFAT (STPP) MUTU TEKNIS SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 103/M-IND/PER/11/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KALSIUM KARBIDA (CaC2) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 102/M-IND/PER/11/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 66/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SENG OKSIDA SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 101/M-IND/PER/11/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 07/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ALUMINIUM SULFAT SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 100/M-IND/PER/11/2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 96/M-IND/PER/11/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 60/M-IND/PER/7/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BISKUIT SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/4/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 100/M-DAG/PER/11/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 101/M-DAG/PER/11/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 93/M-DAG/PER/10/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/3/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/3/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOMPOR GAS BAHAN BAKAR LPG SATU TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 92/M-DAG/PER/10/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47/M-IND/PER/3/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 90/M-DAG/PER/10/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46/M-IND/PER/3/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KERAMIK TABLEWARE, KLOSET DUDUK DAN UBIN KERAMIK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 75/M-IND/PER/9/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/1/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/2/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/2/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 76/M-IND/PER/8/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 76/M-IND/PER/9/2015

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 43/M-IND/PER/2/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 41/M-IND/PER/2/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (BJ. D) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 40/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJ. P) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 77/M-IND/PER/9/2015

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MELAMIN-PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 39/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM SENG (BJ. L AS) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 38/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN LAPIS SENG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 37/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.04/2012

PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 78/M-IND/PER-9/2015

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PLASTIK - TANGKI AIR PLASTIK SILINDER VERTIKAL - POLIETILENA (PE) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 79/M-IND/PER/9/2015

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 80/M-IND/PER/9/2015

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 81/M-IND/PER/9/2015

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/3/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 82/M-IND/PER/9/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 83/M-IND/PER/9/2015

PERUBAHAN ATAS PERAURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 54/M-IND/PER/6/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 84/M-IND/PER/9/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67/M-IND/PER/6/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KARET PERAPAT (RUBBER SEAL) PADA KATUP TABUNG LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.04/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.04/2011

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PRODUK MELAMIN - PERLENGKAPAN MAKANAN DAN MINUMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SELANG KARET UNTUK KOMPOR GAS LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 86/M-DAG/PER/10/2015

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 18/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEMEN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2015

KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 83/M-DAG/PER/10/2015

KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 17/M-IND/PER/2/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 84/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP 3(TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 14/M-IND/PER/02/2012

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.011/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2015

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/9/2015

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 41/M-DAG/PER/12/2011 TENTANG KETENTUAN IMPOR SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 76/M-DAG/PER/9/2015

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/5/2012

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 75/M-DAG/PER/9/2015

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 528/PP/KEP/7/2002 TENTANG KETENTUAN IMPOR CENGKEH

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/2/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 68/M-DAG/PER/9/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 69/M-DAG/PER/9/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 167/PMK.04/2015

PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN JAMINAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 67/M-DAG/PER/8/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2015 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2007 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN MULTI FUNGSI BERWANA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 62/M-IND/PER/8/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63/M-IND/PER/7/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/2/2012

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 60/M-IND/PER/7/2015

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BISKUIT SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-27/PMK.011/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PER-23/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BARANG IMPOR DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 59/M-IND/PER-7/2015

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 54/M-IND/PER/6/2015

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA UNTUK BANGUNAN - BLOK KACA SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR PER-11/M-IND/PER/12/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66/M-DAG/PER/8/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 97/M-DAG/PER/12/2014 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR PER-10/M-IND/PER/12/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 63/M-DAG/PER/8/2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 78/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI NOMOR PER-09/M-IND/PER/12/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KATUP TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 64/M-DAG/PER/8/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 65/M-DAG/PER/8/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/KM.4/2012

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57/M-DAG/PER/7/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/7/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.010/2015

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK STEEL WIRE ROD

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 37/M-IND/PER/3/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2012

KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 36/M-IND/PER/3/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18/M-DAG/PER/5/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENETERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/6/2008 TENTANG KETENTUAN ESKPOR PISANG DAN NANAS KE JEPANG DALAM RANGKA IJ-EPA (INDONESIA JAPAN-ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1202/KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/6/2015

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.011/2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39.1/PMK.011/2008 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 55/M-DAG/PER/7/2015

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2015

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 149/PMK.04/2015

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 142/PMK.010/2015

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/7/2015

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/3/2008 DA PERATURAN PELAKSANAANNYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 53/M-DAG/PER/7/2015

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 52/M-DAG/PER/7/2015

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57/M-DAG/PER/7/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR DAN PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 136/PMK.010/2015

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

 

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 697/KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.07/2015

RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.08/2015

PENUGASAN KHUSUS KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/PMK.05/2015

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 18/M_IND/PER/2/2009

 

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009

 

EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.010/2015

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 54/M-DAG/PER/7/2015

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN ATAU PERBALKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 09/M-DAG/PER/2/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN METHYLTIN MERCAPTIDE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 33/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.011/2009

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/PMK.011/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.010/2015

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 482 /KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/8/2010

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAL DINGIN (BJ.D)SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 120/M-IND/PER/11/2010

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/6/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 84/IND/PER/8/2010

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 53/M-DAG/PER/12/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 259/PMK.04/2010

 

JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/6/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/PMK.011/2010

 

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAKATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.011/2010

 

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 261/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 60/M-DAG/PER/12/2010

 

INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/12/2010

 

KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN)UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.011/2010

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 52/M-DAG/PER/12/2010

 

LARANGAN IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.011/2010

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR H SECTION DAN I SECTION DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106/PMK.010/2015 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/6/2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1167/KM.4/2015

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 38/M-DAG/PER/5/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2015

PENETAPAN HARGA PATOKA EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.010/2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/MDAG/PER/5/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/5/2015 KETENTUAN EKSPOR TIMAH

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 952/KM.4/2015

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/4/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/4/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 37/M-IND/PER/3/2015

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOMPOR GAS TEKANAN RENDAH JENIS DUA DAN TIGA TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015

INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/3/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN SERTIFIKASI MANDIRI (SELF CERTIFICATION) DALAM RANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22/M-DAG/PER/3/2015

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 533/KM.4/2015

PENUNJUKAN SEBAGAI PENERBIT DAN PENJAMIN CARNET DE PASSAGES EN DOUANE (CPD) CARNET NASIONAL KEPADA IKATAN MOTOR INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 704/KM.04/2015

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26/M-DAG/PER/3/2015

KETENTUAN KHUSUS PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT UNTUK EKPOR BARANG TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.04/2015

KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/3/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/3/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2015

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK BUMI, GAS BUMI DAN BAHAN BAKAR LAIN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/2/2015

PENETAPAN NILAI FREIGHT DAN NILAI ASURANSI DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERKAIT PENGGUNAAN TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND FREIGHT UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 453/KM.4/2015

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19/M-DAG/PER/2/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18/M-DAG/PER/2/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/1/2015

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.010/2015

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK PARTIALLY ORIENTED YARN (POY) DARI NEGARA MALAYSIA DAN THAILAND

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.010/2015

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK SPIN DRAWN YARN (SDY) DARI NEGARA MALAYSIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 12/PMK.010/2015

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/1/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 245/KM.4/2015

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 09/M-DAG/PER/1/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/1/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 78/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 4/M-DAG/PER/1/2015

KETENTUAN PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02/M-DAG/PER/I/2015

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02_M-DAG_PER_1_2015

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/6/2013 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA BARANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2164/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA ESKPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 74/M-DAG/PER/10/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.010/2016

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1868/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66/M-DAG/PER/9/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.010/2016

PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 68/M-IND/PER/9/2016

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENETAPAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 65/M-DAG/PER/9/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 64/M-DAG/PER/9/2016

KETENTUAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG ASAL LUAR DAERAH PABEAN KE DAN DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.010/2016

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/PMK.04/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.04/2015 TENTANG KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1630/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 61/M-DAG/PER/8/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1385/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/6/2016

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN, BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS KARIMUN, DAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/7/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 38/M-IND/PER/6/2016

INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/6/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/6/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/PMK.010/2016

PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.010/2016

PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1261/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/12/2013

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/PMK.04/2016

PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67/M-IND/PER/12/2013

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ALUMINIUM SULFAT SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 66/M-IND/PER/12/2013

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SENG OKSIDA SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65/M-IND/PER/12/2013

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KALSIUM KARBIDA (CaC2) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 64/M-IND/PER/12/2013

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SODIUM TRIPOLIFOSFAT (STPP) MUTU SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63/M-IND/PER/12/2013

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ASAM SULFAT SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/5/2016

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/5/2016

PERUBAHAN ATASPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS PENDINGIN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 62/M-IND/PER/11/2013

PEMBERLAKLUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOMPOR GAS BAHAN BAKU LPG SATU TUNGKU DENGAN SISTIM PEMATIK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.010/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26/M-IND/PER/5/2016

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/5/2016 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PERMURNIAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2016

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI EKSPORTIR DAN IMPORTIR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 207/PMK.11/2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.011/2010 TENTANG TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31/M-DAG/PER/5/2016

KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/6/2013

VERIFIKASI ATAS PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1002/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 72/M-DAG/PER/12/2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 47/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PREKUSOR NON FARMASI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/4/2016

PERUBAHAN ATAS PEARATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INSDUSTRI KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 792/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.04/2016

DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/4/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/4/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73/PMK.010/2016

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.010/2016

PENGENAAN BEA MASUKANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE (HRP) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 566/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18/M-DAG/PER/3/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/3/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.04/2016

PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN CUKAI SECARA ELEKTRONIK

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU PELAYANAN PURNA JUAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2016

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/2/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/2/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 345/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/2/2016

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2016

PENETAPAN NILAI FREIGHT DAN NILAI ASURANSI DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERKAIT PENGGUNAAN TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND FREIGHT UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR TAHUN 2016

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.010/2016

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 151/KM.4/2016

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2016

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 03/M-IND/PER/01/2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/10/2014 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOPI INSTAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 02/M-IND/PER/1/2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/1/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 81/M-IND/PER/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208/PMK.011/2013

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 75/M-DAG/PER/2012/2013

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2013

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 80/M-DAG/PER/12/2013

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 04/M-DAG/ED/12/2013

PERPANJANGAN PERSETUJUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN (SURAT EDARAN)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.011/2013 (lampiran)

DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 7,5%

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.011/2013

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.04/2013

PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI (SELF CERTIFICATION)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177/PMK.04/2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.04/2011 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.04/2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/PMK.04/2011 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,DIRAKIT ATAU DIPASANG BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 169/PMK.011/2013

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP PRODUK CANAI LANTAI DARI BESAI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK,INDIA,RUSIA, KAZAKHTAN,BELARUSIA,TAIWAN DAN THAILAND

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 69/M-DAG/PER/11/2013

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 68/M-DAG/PER/11/2013

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.011/2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DLTANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2258/KM.4/2010

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.04/2010

IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.04/2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN,DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.011/2010

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/11/2010

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 114/M-IND/PER/10/2010

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2056/KM.4/2010

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.011/2010

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/10/2010

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/10/2010

KETENTUAN IMPOR BARANG JADI OLEH PRODUSEN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 151/PMK.01/2010

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEUANGAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 38/M-DAG/PER/10/2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/6/2006 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.04/2010

TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1827/KM.4/2010

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 152/PMK.04/2010

TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/PMK.011/2010/1

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 136/PMK.04/2010

TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG-BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA ATAU YANG DIKUASAI NEGARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.011/2010

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH(LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1675/KM.4/2010

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1407/KM.4/2010

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/7/2010

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4/M-IND/PER/1/2010

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA LEMBARAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.011/2010

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.07/2010

ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1168/KM.4/2010

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/6/2010

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57/M-DAG/PER/10/2009

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26/M-DAG/PER/6/2010

LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 55/M-IND/PER/4/2010

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI/PERTIMBANGAN TEKNIS ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU BAGI PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 60/M-IND/PER/6/2010

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/6/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/6/2010

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK , PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.03/2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/9/2013

 

KETENTUAN EKSPOR TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DAN TERMASUK DALAM DAFTAR CITES

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 55/M-IND/PER/4/2013

 

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR :24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 65/M-DAG/PER/10/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 64/M-DAG/PER/10/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 61/M-DAG/PER/9/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 83/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/9/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57/M-DAG/PER/9/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/9/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 55/M-DAG/PER/9/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 54/M-DAG/PER/9/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2013 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.011/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.011/2013 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.011/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUARDAN PENETAPAN TARIF BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.011/2013

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG CARA PEMBERIAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 47/M-DAG/PER/8/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HOLTIKULTURA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2013

 

KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/8/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/5/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR KEDELAI DALAM RANGKA PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013

 

BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPORNYA DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.011/2013

 

JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/8/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/8/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1526/KM.04/2013

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 34/M-DAG/PER/7/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/7/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.011/2013

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CASING DAN TUBING

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER7/2013

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIOANAL INDONESIA (SNI) PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN, MESIN CUCI SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32/M-DAG/PER/6/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 78/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN EKSPOR TIMAH

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1287/KM.4/2013

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/6/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31/M-DAG/PER/6/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/52013

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/1/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/5/2013

 

KETENTUAN IMPOR KEDELAI DALAM RANGKA PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/5/2013

 

PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22/M-DAG/PER/5/2013

 

KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR DAN PRODUK HEWAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1032/KM.4/2013

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/5/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/3/2013

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB PADA REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG LPG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.11/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2012 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAI DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PANDUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK,SINGAPURA DAN UKRAINA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/4/2013

 

KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS ATAU TONER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/3/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 59/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERTA OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/PMK.011/2013

 

TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 56/PMK.011/2013

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PEMBUATAN TURBIN UAP (STEAM TURBINE) PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN PERALATAN INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SLAP PASANG DARI BESI DAN BAJA, BEJANA TEKAN DAN TANGKI DARI LOGAM, SERTA PEMBUATAN MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBALKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PUPUK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.011/2013

 

TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT GUNA PEMBUATAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, DAN/ATAU PLASTICIZER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2013

 

TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.011/2013

 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK .011/2013

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAL LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA JEPANG, REPUBLIK KOREA, TAIWAN, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/3/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/2/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 9/M-DAG/PER/2/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/KM.04/2013

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.011/2013

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 7/PMK.11/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK , PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.03/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/5/2010

 

INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 72/PMK.03/2010

 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.03/2010

 

TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG DIKEMBALIKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK YANG DIBATALKAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.04/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2007 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.04/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 936/KM.4/2010

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21/M-DAG/PER/5/2010

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/5/2010

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22/M-DAG/PER/5/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.011/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010

 

BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19/M-DAG/PER/4/2010

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/PMK.011/2010

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER3/2010

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 731/KM.4/2010

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 55/M-IND/PER/5/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK MELAMIN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 55/M-IND/PER/5/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK MELAMIN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 55/M-IND/PER/5/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK MELAMIN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/3/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.011/2010

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2010

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2010

 

KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2010

 

PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DLTANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DLTANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK DAN KARUNG PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 42/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 366/KM.4/2010

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.011/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2010

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/2/2010

 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.011/2010

 

PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.011/2010

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.011/2010

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/KM.4/2010

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2010

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER/2/2012

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/12/2011

 

KETENTUAN IMPOR SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.04/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/PMK.04/2011

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.04/2011

 

PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/12/2011

 

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/12/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3098/KM.04/2011

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/pmk.04/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.04/2011 TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 212/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/12/2011

 

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011

 

PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 169/PMK.04/2011

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 34/M-DAG/PER/11/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/11/2011

 

KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177/PMK.04/2011

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI NEGARA FILIPINA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.011/2011 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 167/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 88/M-IND/PER/10/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR: 42/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32/M-DAG/PER/10/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/9/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 152/KMK.09/2011

 

PENINGKATAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1852/KM.4/2011

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 76/M-IND/PER/8/2011

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 82/M-IND/PER/8/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20/M-IND/PER/2/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA(SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26/M-DAG/PER/9/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK TURUNAN CRUDE PALM OIL YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/9/2011

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/9/2011

 

KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/9/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22/M-DAG/PER/8/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.011/2011

 

PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PANGURANGAN PAJAK PENGASILAN BADAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2010 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/7/2011

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 117/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN / ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, PLASTICIZER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 114/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTLK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLY PROPYLENE FILM, CAST POLY PROPYLENE FILM, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTLK, TERPAL PLASTIK, GEOTEKSTIL, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN.GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN /ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG,KERETA REL LISTRIK /DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOILER DAN/ATAU TRANSFORMATOR UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19/M-DAG/PER/7/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.011/2011

 

NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN BERUPA FILM CERITA IMPOR DAN PENYERAHAN FILM CERITA IMPOR, SERTA DASAR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR FILM CERITA IMPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18/M-DAG/PER/6/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT (COTTON YARN OTHER THAN SEWING THREAD)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1102/KM.4/2011

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 53/M-IND/PER/5/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 120/M-IND/PER/11/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, 0 DAN L SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47/M-IND/PER/4/2011

 

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SPESIFIKASI METER AIR MINUM SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/5/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 23/M-IND/PER/2/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (BJ.D) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20/M-IND/PER/2/2011

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)BAJA PROFIL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 35/M-IND/PER/3/2011

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER/4/2011

 

TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/4/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4/M-IND/PER/1/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA LEMBARAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/4/2011

 

PEMBERLAKUAN STAN DAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/5/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 787/KM.4/2011

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.04/2011

 

PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/4/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK,011/2011

 

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF EX 7312.10.10.00

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 56/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT SENG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT BLNDRAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK SERUPA KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG (WOVEN FABRICS OF COLTON, BLEACHED AND UNBLEACHED)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 536/KM.4/2011

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/3/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER DARI NEGARA REPUBLIK KOREA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.011/2011

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEAMASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL,DAN KEBUDAYAAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK011/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR163/PMK04/2007 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEAMASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.011/2011

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 20111

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 327/KM.4/2011

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.04/2011

 

TATA CARA PENAGIHAN DI BIDANG CUKAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02/M-DAG/PER/2/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK.011/2011

 

PAJAKPERTAMBAHANNILAIDITANGGUNGPEMERINTAHATASIMPORBARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASIMINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASIPANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA REPUBLIK KOREA DAN MALAYSIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 12/PMK.03/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 173/KM.4/2011

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.04/2014

 

IMPOR SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN CARNET ATAU EKSPOR YANG DIMAKSUDKAN UNTUK DIIMPOR KEMBALI DALAM JANGKA TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN CARNET

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 94/M-DAG/PER/12/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PEGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 97/M-DAG/PER/12/2014

 

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 94/M-DAG/PER/12/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PEGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 94/M-DAG/PER/12/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PEGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 97/M-DAG/PER/12/2014

 

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 93/M-DAG/PER/12/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 2751/KM.4/2014

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 2352/KM.4/2014

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER/11/2014

 

PENETAPAN HPE ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BK

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/1/2014

 

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA BARANG

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/10/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI KOPI INSTAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 84/M-IND/PER/10/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI KABEL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 83/M-IND/PER/10/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI BETON SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 82/M-IND/PER-10/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/8/2014

 

KETENTUAN IMPOR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 61/M-DAG/PER/9/2014

 

PENETAPAN HPE ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 55/M-DAG/PER/9/2014

 

KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KMK-1925/KM.4/2014

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-175/PMK.04/2014

 

PENGGUNAAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-145/PMK.04/2014

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.011/2014

 

JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PPnBM DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PPnBM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 49/M-DAG/PER/7/2014

 

KETENTUAN EKSPOR BATU BARA DAN PRODUK BATU BARA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 68/M-IND/PER/8/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI BAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67/M-IND/PER/8/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI SEMEN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 64/M-IND/PER/7/2014

 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI ROKOK

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63/M-IND/PER/7/2014

 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSRI DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 61/M-IND/PER/7/2014

 

BAHAN BAKU DAUR ULANG (B2DU) UNTUK INDUSTRI PELEBURAN BAJA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 60/M-IND/PER/7/2014

 

PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BAJA PADUAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 50/M-IND/PER/6/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI CERMIN KACA LEMBARAN BERLAPIS ALUMINIUM DAN SNI CERMIN KACA LEMBARAN BERLAPIS PERAK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/8/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 36/M-IND/PER/5/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJP)SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2014

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAK PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2014

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAK PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 35/M-IND/PER/5/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (BJKU) SECARA WAJIB

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/7/2014

 

KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 137.1/PMK.011/2014

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAK PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARIN BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 153/PMK.011/2014

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR/75PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/7/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/7/2014

 

KETENTUAN EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/7/2014

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 83/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/7/2014

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR MUTIARA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/6/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKARENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/4/2014

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDART NASIONAL INDONESIA (SNI) ASAM SULFAT TEKNIS SECARA WAJIB

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 920/KM.04/2014

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/2014

 

KETENTUAN PENGENAAN KUOTA DALAM RANGKA TINDAK PENGAMANAN PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR TEPUNG

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 18/M-IND/PER/4/2014

 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.52/M-IND/PER/10/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/3/2014

 

Ketentuan Teknis Semen Clinker Dan Semen

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/3/2014

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M_DAG/PER/3/2014

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/3/2014 TENTANG PENETAPAN NILAI FREIGHT DAN NILAI ASURANSI DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG TERKAIT PENGGUNAAN TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND FREIGHT UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 41/PMK.04/2014

 

TATA CARA PENGISIAN NILAI TRANSAKSI EKSPOR DALAM BENTUK COST,INSURANCE, DAN FREIGHT (CIF) PADA PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/I/2014

 

PENETAPAN NILAI FREIGHT DAN NILAI ASURANSI DALAM PENGISIAN PEMBERITAHUAN NILAI EKSPOR BARANG TERKAIT PENGGUNAAN TERM OF DELIVERY COST, INSURANCE AND FREIGHT UNTUK PELAKSANAAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22/M-DAG/PER/4/2014

 

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar (Mei 2014)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19/M-DAG/PER/3/2014

 

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014

 

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21/M-DAG/PER/4/2014

 

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar(Mei 2014)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 09/M-IND/2/2014

 

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 08/M-IND/PER/2/2014

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK MAJEMUK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2014

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK KOREA, DAN TAIWAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 02/BIM/PER/1/2014

 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04/M-IND/PER/1/2014

 

PEMBERIAN REKOMENDASI BAGI PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT UNTUK MELAKUKAN PENJUALN HASIL PRODUKSI KAWASAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.011/2014

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.011/2014

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.11/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/2/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/2/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2014

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/6/2013 TENTANG VERIFIKASI ATAS PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2014

 

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/PMK.03/2007

 

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04/M-IND/PER/PER/1/2007

 

PENETAPAN 6 (ENAM) SPESIFIKASI TEKNIS PRODUK INDUSTRI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 08/PMK.04/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (FTA)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2007

 

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR BAHAN GALIAN GOLONGAN C SELAIN PASIR, TANAH DAN TOP SOIL (TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.04/2007

 

TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007

 

KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/PMK.04/2007

 

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/PMK.04/2007

 

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA,YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2017/KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/8/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/9/2009

 

KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 38/M-DAG/PER/8/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28/M-DAG/PER/6/2009

 

KETENTUAN PELAYANAN PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/8/2009

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/7/2009

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31/M-DAG/PER/7/2009

 

TARIF PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/6/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/6/2009

 

LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/6/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1468 /KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26/M-DAG/PER/6/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009

 

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21/M-DAG/PER/6/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/PMK.011/2009

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR BI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM DARI THAILAND

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.011/2009

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK SUSU TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 18/M-DAG/PER/5/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/5/2009

 

TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 39/M-DAG/PER/3/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 02/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PERMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM - SENG ( BJ.L AS ) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 37/M-IND/PER/3/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 36/M-IND/PER/3/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18/M-DAG/PER/5/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1202/KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.011/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39.1/PMK.011/2008 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 182/PMK.04/2016

KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN