Peraturan

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia terkait dengan pelayanan Bea & Cukai. Silahkan dicari berdasarkan kata kunci atau klasifikasi berdasarkan jenis peraturan & klasifikasi peraturan serta tahun terbitnya peraturan.

Impor

UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011

PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001

IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 141/MPP/Kep/3/2002

NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK) MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-205/BC/2003

PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2004

PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005

KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.010/2005

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-31/BC/2005

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PARACETAMOL

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-32/BC/2005

IZIN PEMBONGKARAN BERAS DAN IMPOR

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-33/BC/2005

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.04/2005

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2005 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006

PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-05/BC/2006

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.010/2006

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.010/2006

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI FILIPINA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.010/2006

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN, DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.010/2006

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE TEREPHTHALATE TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.010/2006

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.010/2006

KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.010/2006

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KOMPONEN / SUKU CADANG UNTUK INDUSTRI PERKAPALAN DAN JASA PELAYARAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2006

 

KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU PELAT UNTUK INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.010/2006

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN PERALATAN PRODUKSI FILM UNTUK INDUSTRI PERFILMAN NASIONAL

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2006

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-11/BC/2006

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-16/BC/2006

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.010/2006 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/6/2006

KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 01/PMK.010/2006

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-06/BC/2006

 

PERUBAHAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 11/BC/2005 TENTANG JALUR PRIORITAS

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-21/BC/2006

 

PELAKSANAAN REGISTRASI IMPORTIR DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI IMPORTIR BAGI PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (KAWASAN BERIKAT, GUDANG BERIKAT, ENTREPOT TUJUAN PAMERAN, DAN TOKO BEBAS BEA)

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-09/BC/2006

 

PERUBAHAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-05/BC/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2007

 

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KERAMIK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2007

 

PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KETEMPAT PENIMBUN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/12/2007

 

KETENTUAN IMPOR METIL BROMIDA UNTUK KEPERLUAN KARANTINA DAN PRA PENGAPALAN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-38/BC/2007

 

TATA KERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2007

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-34/BC/2007

 

TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.011/2007

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUM

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-26/BC/2007

 

TATALAKSANA PINDAH LOKASI PENIMBUNAN BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA DARI SATU TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA LAINNYA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-07/BC/2007

 

PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.01/2007

 

TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.04/2007

 

PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2007

 

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN (VOORUITSLAG)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/12/2007

 

PERPANJANGAN MASA BERLAKU LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/M-DAG/PER/6/2007 DAN NOMOR PB.01/MEN/2007

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/6/2007

 

LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/6/2007

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2007 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KERAMIK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.04/2007

 

KETENTUAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS KESALAHAN DATA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-34/BC/2007

 

TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2007

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.03/2007

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2007

 

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 211/PMK.04/2008

 

TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 60/M-DAG/PER/12/2008

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 221/PMK.011/2012

PENETAPAN TERIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN - INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 209/PMK.11/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2012

KETENTUAN IMPOR TELEPON SELULAR, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 77/M-DAG/PER/12/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR 48/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG BUKAN BARU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 72/M-DAG/PER/11/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2007 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KERAMIK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 71/M-DAG/PER/11/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/9/2012 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/12/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DEG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-53/BC/2012

TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2012

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-51/BC/2012

PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-48/BC/2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA DAN UKRAINA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2012

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 60/M-DAG/PER/9/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HOLTIKULTURA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/9/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPOR (API)

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2015

IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-42/BC/2008

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/12/2008

 

KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57/M-DAG/PER/12/2008

 

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-1320/BC.2/2008

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/10/2008

 

KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-20/BC/2008

 

TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-1064/BC.2/2008

 

KETENTUAN BARU TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) FORM D DALAM RANGKA SKEMA PREFERENSI TARIF CEPT-AFTA

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-1019/BC.2/2008

 

SURAT PENDAFTARAN BARANG (SPB) SEBAGAI DOKUMEN IMPOR BARANG SNI WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.04/2008

 

IMPOR ATAU EKSPOR TENAGA LISTRIK, BARANG CAIR, ATAU GAS MELALUI TRANSMISI ATAU SALURAN PIPA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2008

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-07/BC/2008

 

PELAYANAN IMPOR KACANG KEDELAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-09/BC/2008

 

UPAYA MEMPERLANCAR LALU LINTAS BARANG IMPOR DAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/5/2008

 

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-05/BC/2008

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-26/BC/2007 TENTANG TATALAKSANA PINDAH LOKASI PENIMBUNAN BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA DARI SATU TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA LAINNYA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M?DAG/PER/3/2008

 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 141/MPP/KEP/3/2002 TENTANG NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (NPIK)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG BERUPA KACANG KEDELAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2012

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YANG TERBUKA UNTUK UMUM, SERTA BARANG UNTUK KONSERVASI ALAM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 63/M-DAG/PER/12/2009

 

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN / ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN / ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ ATAU PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PUPUK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, PLASTICIZER, UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/pmk.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN / ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNLKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.04/2012

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN / ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH / HIBAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UNTUK UMUM, AMAL, SOSIAL, ATAU KEBUDAYAAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/9/2009

 

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-1208/BC/2009

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPORTASI BARANG-BARANG YANG DIPERLUKAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2012

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN / ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH / HIBAH UNTUK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.011/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.011/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 242/PMK.010/2015

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK H SECTION DAN I SECTION DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 127/M-DAG/PER/12/2015

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 30/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 261/PMK.04/2015

IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.04/2015

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 225/PMK.04/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.04/2007 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2012

KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 118/M-DAG/PER/12/2015

KETENTUAN IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN PELAYANAN PURNA JUAL

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 113/M-DAG/PER/12/2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 54/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI DAN BAJA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 102/M-DAG/PER/12/2015

KETENTUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012

TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2012

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/10/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG JADI OLEH PRODUSEN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-15/BC/2012

TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-3/BC/2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 86/M-DAG/PER/10/2015

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2015

KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 83/M-DAG/PER/10/2015

KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/9/2015

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 41/M-DAG/PER/12/2011 TENTANG KETENTUAN IMPOR SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 76/M-DAG/PER/9/2015

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/5/2012

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 75/M-DAG/PER/9/2015

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 528/PP/KEP/7/2002 TENTANG KETENTUAN IMPOR CENGKEH

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 167/PMK.04/2015

PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN JAMINAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2007 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN MULTI FUNGSI BERWANA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PER-23/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BARANG IMPOR DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 63/M-DAG/PER/8/2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 78/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.010/2015

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK STEEL WIRE ROD

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2012

KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2015

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 541/BC/2009

 

PEMBERITAHUAN PENGATURAN MASA IMPOR GULA PADA MUSIM GILING TAHUN 2009

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 142/PMK.010/2015

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 53/M-DAG/PER/7/2015

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 52/M-DAG/PER/7/2015

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 18/M_IND/PER/2/2009

 

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERATURAN DIRJEN INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA NOMOR 04/ILMTA/PER/2/2009

 

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP) BESI ATAU BAJA DAN PENETAPAN IMPORTIR TERDAFTAR (IT) BESI ATAU BAJA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-48/BC/2010

 

PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/6/2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

INSTANSI TERKAIT LAINNYA NOMOR PERMENKES NO.10 TAHUN 2013

IMPOR DAN EKSPOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.010/2015

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK PARTIALLY ORIENTED YARN (POY) DARI NEGARA MALAYSIA DAN THAILAND

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.010/2015

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK SPIN DRAWN YARN (SDY) DARI NEGARA MALAYSIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 12/PMK.010/2015

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2015

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/1/2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 78/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-30/BC/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 39/BC/2016

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING, PEMBERIAN PERSETUJUAN IMPOR SEMENTARA SUKU CADANG(SPARE PARTS) YANG TIDAK TIBA BERSAMA KAPAL WISATA ASING, SERTA PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING DENGAN EKSPOR KEMBALI ATAU SELAIN EKSPOR KEMBALI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-28/BC/2013

TATA LAKSANA PINDAH LOKASI PENIMBUNAN BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA DARI SATU TPS KE TPS LAINNYA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 68/M-IND/PER/9/2016

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENETAPAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-37/BC/2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-36/BC/2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK SERTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-24/BC/2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK SERTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-23/BC/2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-20/BC/2016

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-28/BC/2013

TATA LAKSANA PINDAH LOKASI PENIMBUNAN BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA DARI SATU TPS KE TPS LAINNYA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/5/2016

PERUBAHAN ATASPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS PENDINGIN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31/M-DAG/PER/5/2016

KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73/PMK.010/2016

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.010/2016

PENGENAAN BEA MASUKANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE (HRP) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU PELAYANAN PURNA JUAL

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-03/BC/2016

TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2016

TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.010/2016

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 75/M-DAG/PER/2012/2013

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.011/2013 (lampiran)

DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 7,5%

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.011/2013

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177/PMK.04/2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.04/2011 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-41/BC/2010

PERUBAHAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P- 22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.011/2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DLTANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.04/2010

IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.04/2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN,DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.011/2010

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/10/2010

KETENTUAN IMPOR BARANG JADI OLEH PRODUSEN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 151/PMK.01/2010

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEUANGAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 38/M-DAG/PER/10/2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/6/2006 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2010

PENEGASAN TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PANGAN PADA IMPOR PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/PMK.011/2010/1

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.011/2010

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26/M-DAG/PER/6/2010

LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-34/BC/2010

PELAKSANAAN UJI COBA PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (BC 2.3)

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 55/M-IND/PER/4/2010

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI/PERTIMBANGAN TEKNIS ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU BAGI PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P- 30/BC/2010

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 16/BC/2013

 

PENEGASAN PELAYANAN IMPORTASI BUKU ILMU PENGETAHUAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 61/M-DAG/PER/9/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 83/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57/M-DAG/PER/9/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 47/M-DAG/PER/8/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HOLTIKULTURA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2013

 

KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/8/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/5/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR KEDELAI DALAM RANGKA PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013

 

BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPORNYA DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/5/2013

 

KETENTUAN IMPOR KEDELAI DALAM RANGKA PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22/M-DAG/PER/5/2013

 

KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/4/2013

 

KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P- 30/BC/2010

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.04/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2007 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/5/2010

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-30/BC/2010

 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-25/BC/2010

 

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/3/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2010

 

KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, CAKRAM OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-05/BC/2010

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA FREE TRADE AGREEMENT

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-03/BC/2010

 

PENEGASAN TERHADAP ANGKA 5 PADA SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-01/BC/2010 TANGGAL 15 JANUARI 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA FREE TRADE AGREEMENT

INSTRUKSI DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR INS-01/BC/2010

 

PENINGKATAN PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-01/BC/2010

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA FREE TRADE AGREEMENT

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/12/2011

 

KETENTUAN IMPOR SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/12/2011

 

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/12/2011

 

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BAN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-44/BC/2011

 

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P- 22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/9/2011

 

KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/7/2011

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 117/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN / ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2011

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG (WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED)

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PENG-01/BC.09/2011

 

PELAYANAN KEGIATAN IMPOR TERKAIT PEMBARUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-9/BC/2011

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA LAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-6/BC/2011

 

TATA CARA PEMBERIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-5/BC/2011

 

TATA LAKSANA PEMBERITAHUAN MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT DALAM RANGKA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN BARANG EKSPOR KE DAN DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 228/PMK.04/2014

 

IMPOR SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN CARNET ATAU EKSPOR YANG DIMAKSUDKAN UNTUK DIIMPOR KEMBALI DALAM JANGKA TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN CARNET

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/8/2014

 

KETENTUAN IMPOR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 55/M-DAG/PER/9/2014

 

KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-21/BC/2014

 

TATA CARA PEMBERIAN BM DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PAKAN TERNAK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-20/BC/2014

 

TATA CARA PEMBERIAN BM DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-19/BC/2014

 

TATA CARA PEMBERIAN BM DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN PERALATAN INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BESI DAN BAJA, BEJANA TEKAN, DAN TANGKI DARI LOGAM, SERTA PEMBUATAN MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 60/M-IND/PER/7/2014

 

PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BAJA PADUAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/7/2014

 

KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/7/2014

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 83/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/7/2014

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR MUTIARA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-09/BC/2014

 

PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER PADA PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS PEMBEBASAN, PENGEMBALIAN, DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, SERTA KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/2014

 

KETENTUAN PENGENAAN KUOTA DALAM RANGKA TINDAK PENGAMANAN PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR TEPUNG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/3/2014

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 09/M-IND/2/2014

 

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER - 05/BC/2014

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-15/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-04/BC/2007

 

PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL NO. 10/IJ/2003 DAN 08/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DL BIDANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/PMK.04/2007

 

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/9/2009

 

KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-31/BC/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-34/BC/2007 TENTANG TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M-DAG/PER/8/2009

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/6/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26/M-DAG/PER/6/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/12/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009

 

KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 04/DAGLU/PER/6/2009

 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21/M-DAG/PER/6/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2009 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 541/BC/2009

 

PEMBERITAHUAN PENGATURAN MASA IMPOR GULA PADA MUSIM GILING TAHUN 2009

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 03/DAGLU/PER/4/2009

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 182/PMK.04/2016

KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN

PERMENDAG NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016

KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

PERMENKEU NOMOR 191/PMK.04/2016

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,
PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG,
SERfA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN
BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERfAHANAN DAN
KEAMANAN NEGARA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI_NO_2_BC_2017

PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NO PER-01/BC/2017

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG

klik di sini untuk mengunduh

PERMENPERIN_NOMOR_85/M-IND/PER/12/2016

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UBIN KERAMIK SECARA WAJIB

PERMENPERIN_NOMOR_86/M-IND/PER/12/2016

PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA,BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

PERMENPERIN_NOMOR_01/M-IND/PER/1/2017

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN

PERMENKEU NOMOR 32/PMK.010/2017

PENYESUAIAN POS TARIF TERHADAP PERATURAN MENTERI KEUANGAN
MENGENAI PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERLAKUAN PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN HARMONIZED SYSTEM 2017 DAN ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE 2017

PERMENPERIN NOMOR 07/M-IND/PER/3/2017

Pedoman Penandasahan Rencana Impor Barang dan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

PERDIRJEN BC NOMOR PER-05/BC/2017

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

PERDIRJEN BC NOMOR PER-07/BC/2017

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PERMENDAG NOMOR 13/M-DAG/PER/2/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERMENDAG NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017

KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

PERDIRJEN BC NOMOR PER-09/BC/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN

PP NOMOR 20 TAHUN 2017

PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERMENDAG NOMOR 43/M-DAG/PER/6/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

KEMENKEU NOMOR 1386/KM.4/2017

DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

50/M-DAG/PER/7/2017

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

NOMOR 63/M-DAG/PER/8/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA