Peraturan

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia terkait dengan pelayanan Bea & Cukai. Silahkan dicari berdasarkan kata kunci atau klasifikasi berdasarkan jenis peraturan & klasifikasi peraturan serta tahun terbitnya peraturan.

PNPB

UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2013

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN KEUANGAN

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-27/BC/2004

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2004

TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.04/2005

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2003 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-20/BC/2006

 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-27/BC/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 113/ M-IND/PER/12/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 59/M-IND/PER/5/2012 TENTANG PEMBERLAKUAAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M,N,O DAN L SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 52/M-DAG/PER/8/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER5/2012 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 137/PMK.011/2008

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-08/BC/2008

 

PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2008

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN / ATAU PENYERAHAN DALAM NEGERI GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-04/BC/2008

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-02/BC/2008

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.011/2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2008

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN / ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM /TERIGU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/PMK.03/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.011/2009

 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.03/2009

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-22 /BC/2009

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/PMK.011/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/PMK.011/2010

 

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAKATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.011/2010

 

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016

PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.04/2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/PMK.04/2011 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,DIRAKIT ATAU DIPASANG BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.011/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.011/2013 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.011/2013

 

JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 72/PMK.03/2010

 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.03/2010

 

TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG DIKEMBALIKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK YANG DIBATALKAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010

 

BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2010

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.011/2010

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.011/2011

 

PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PANGURANGAN PAJAK PENGASILAN BADAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.011/2011

 

NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN BERUPA FILM CERITA IMPOR DAN PENYERAHAN FILM CERITA IMPOR, SERTA DASAR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR FILM CERITA IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.011/2011

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK.011/2011

 

PAJAKPERTAMBAHANNILAIDITANGGUNGPEMERINTAHATASIMPORBARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASIMINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASIPANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.011/2014

 

JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PPnBM DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PPnBM

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-24/PJ/2014

 

PPN ATAS BARANG HASIL PERTANIAN YANG DIHASILKAN DARI KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2014

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH