Peraturan

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia terkait dengan pelayanan Bea & Cukai. Silahkan dicari berdasarkan kata kunci atau klasifikasi berdasarkan jenis peraturan & klasifikasi peraturan serta tahun terbitnya peraturan.

Skema Dan Tarif

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 547/KMK.01/1997

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 292/KMK.01/1998

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 547/KMK.01/1997

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 349/KMK.01/1999

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 292/KMK.01/1998

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001

PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001

PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN DI BIDANG KEPABEANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 424/KMK.06/2003

KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004

JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 50/M-IND/PER/5/2011

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2005

PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2005

PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.010/2005

PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT (ITA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.04/2006

TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-10/BC/2006

TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2006

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR DAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI BUATAN DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.04/2006

PENGGUNAAN PEMBERITAHUAN PABEAN SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 42/PMK.010/ 2006

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS.1101.00.10.00) DARI NEGARA UNI EMIRAT ARAB

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2006

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 56/PMK.02/2006

 

TATA CARA PEMBAYARAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE DAN OVER/UNDER LIFTING DI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.01/2006

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO ATAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/PMK.04/2006

 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2003 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-17/BC/2006

 

PEMBERITAHUAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-20/BC/2006

 

PENEGASAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KITE BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYESUAIAN JAMINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2006

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.04/2006 TENTANG TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-19/BC/2006

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-10/BC/2006 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-12/BC/2006

 

PENYELENGGARAAN JASA LAYANAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) KEPABEANAN DALAM RANGKA PENYERAHAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (RSKP), INWARD MANIFEST DAN OUTWARD MANIFEST

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-09/BC/2006

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARD) TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.03/2007

 

TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007

 

PENETUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAM PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.011/2007

 

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.010/2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.04/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 04/PMK.011/2007

 

PERPANJANGAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-08/BC/2007

 

PENINGKATAN PENGAWASAN PENGUSAHA HASIL TEMBAKAU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-05/BC/2007

 

HUBUNGAN KERJASAMA INTERNASIONAL

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-01/BC/2007

 

PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU, PENAMBAHAN PAGU PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU,DAN BATAS WAKTU PELEKATAN DAN PENCACAHAN PITA CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007

 

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.011/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.011/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (CAMBODIA,LAOS,MYANMAR DAN VIETNAM)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 180/PMK.011/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-06/BC/2007

 

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA BARANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.011/2007

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC) ≤ 2MM DENGAN POS TARIF 7208.27.00.00 DAN 7208.39.00.00 OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007

 

PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-36 /BC/2007

 

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.011/2008

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2002

 

KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 235/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 236/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2008

 

PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.04/2008

 

TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 158/PMK.010/2008

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 424/KMK.06/2003 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.04/2008

 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 84/M-IND/PER/8/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UBIN KERAMIK SECARA WAJIB

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2008

 

TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-35/BC/2008

 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-31/BC/2008

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-30/BC/2008

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-29/BC/2008

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOTOL INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-28/BC/2008

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-27/BC/2008

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN COLD ROLLED COIL (CRC) OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-26/BC/2008

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-25/BC/2008

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-24/BC/2008

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-23/BC/2008

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI JASA PELAYARAN GUNA PERBAIKAN DAN / ATAU PEMELIHARAAN KAPAL LAUT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2008

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE–39/BC/2008

 

PEDOMAN PERINGATAN HARI PABEAN INTERNASIONAL KE-57

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2008

 

PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.011/2008

 

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 397/KMK.01/2004 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR CARBON BLACK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.01/2008

 

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DI BIDANG KEPABEANAN DAN/ ATAU CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 75/M-IND/PER/10/2008

 

PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM-DTP) ATAS IMPOR BARANG UNTUK INDUSTRI

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 72/M-IND/PER/10/2008

 

PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN MESIN PELINTING SIGARET (ROKOK)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 49/M-DAG/PER/11/2008

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.011/2008

 

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/10/2008

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN COLD ROLLED COIL (CRC) OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.011/2008

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOTOL INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 142/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI JASA PELAYARAN GUNA PERBAIKAN DAN /ATAU PEMELIHARAAN KAPAL LAUT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.011/2008

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN / ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK OLAHAN TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.011/2008

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 117/PMK.04/2008

 

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBETULAN ATAS SURAT TAGIHAN ATAU SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN ATAS SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.04/2008

 

TATA CARA PENGANGSURAN PEMBAYARAN TAGIHAN UTANG CUKAI YANG TIDAK DIBAYAR PADA WAKTUNYA, KEKURANGAN CUKAI, DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.04/2008

 

PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.04/2008

 

PENYELENGGARAAN BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI DAN BUKU REKENING KREDIT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.04/2008

 

KEWAJIBAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-18/BC/2008

 

PELAKSANAAN UJICOBA IMPLEMENTASI SISTEM NATIONAL SINGLE WINDOW (NSW) PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TANJUNG EMAS, KPPBC TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK, KPPBC BELAWAN DAN KPPBC SOEKARNO-HATTA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-14/BC/2008

 

URAIAN TUGAS AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-31/BC/2008

 

PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEPABEANAN MENJELANG HARI RAYA IDHUL FITRI 1429 H

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-13/BC/2008

 

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-12/BC/2008

 

SERTIFIKASI AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-11/BC/2008

 

STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-21/BC/2008

 

PENEGASAN KEMBALI PELAKSANAAN TUGAS DALAM RANGKA PENELITIAN LAPANGAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2008

 

PENOMORAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK, TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR, PENYALUR, TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL (EA) ATAU MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) BERKAITAN DENGAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-15/BC/2008

 

PENINGKATAN PENGAWASAN PENCATATAN / PEMBUKUAN DAN PELAPORAN BARANG KENA CUKAI YANG DIWAJIBKAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-11/BC/2008

 

LAPORAN PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-04/BC/2008

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.04/2007 TANGGAL 15 DESEMBER 2007 TENTANG TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-02/BC/2008

 

PENGHARGAAN ATAS PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2007

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/7/2008

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/6/2005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR INTAN KASAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87/PMK.01/2008

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.01/2008

 

BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.02/2008

 

TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.04/2008

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.04/2008

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-06/BC/2008

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-38/BC/2007 TENTANG TATAKERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-09/BC/2008

 

TATA CARA PELAYANAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-01/BC.8/2008

 

OPTIMALISASI PENGAWASAN LALU LINTAS BAHAN BAKAR MINYAK DAN CPO

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-03/BC/2008

 

PENGELUARAN SISA HASIL PRODUKSI/LIMBAH (WASTE DAN SCRAP)

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-06/BC/2008

 

LAPORAN BULANAN PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-16/BC/2008

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN DAN THAILAND

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-18/BC/2008

 

PROGRAM AUDIT DAN EVALUASI LAPORAN HASIL AUDIT

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-17/BC/2008

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENENTUAN OBYEK AUDIT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.011/2008

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 72/PMK.011/2008

 

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26/M-DAG/PER/7/2008

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/4/2008

 

KETENTUAN KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS INDONESIA (SIR) YANG DIPERDAGANGKAN KE LUAR NEGERI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/PMK.011/2008

 

MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39.1/PMK.011/2008

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN DAN THAILAND

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 09/PMK.011/2008

 

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 01/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR KACANG KEDELAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.011/2008

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009

 

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJ.P) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2009

 

TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-115/BC/2009

 

PENIMBUNAN BAHAN DAN BARANG MILIK KB DI GUDANG PENIMBUNAN DI LUAR KB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009

 

TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2009

 

PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2009

 

PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 38/M-IND/PER/3/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS ( BJ. P ) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/5/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 232/PMK.04/2009

 

KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 117/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 241/PMK.04/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.04/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK, SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 242/PMK.04/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2009 TENTANG TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2848/KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 100/M-IND/PER/10/2009

 

PENCABUTAN PEMBERLAKUAN STANDART INDUSTRI INDONESIA (SII) DAN STANDART NASIONAL INDONESIA (SNI) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 164/M-IND/PER/12/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 37/M-IND/PER/3/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 157/M-IND/PER/11/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/5/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-50/BC/2009

 

TATALAKSANA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR OLEH PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/PMK.011/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2009 TENTANG PENETAPAN TARLF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 247/PMK.011/2009

PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 504/PMK.04/2009

 

PELAYANAN KEPABEANAN 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM SEHARI DAN 7 (TUJUH) HARI SEMINGGU PADA KANTOR PABEAN DI PELABUHAN TERTENTU

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 92/BC/2009

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KEPABEANAN 24(DUA PULUH EMPAT) JAM SEHARI DAN 7 (TUJUH) HARI SEMINGGU PADA KANTOR PABEAN DI PELABUHAN TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DLTANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.011/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/12/2009

 

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 61/M-DAG/PER/12/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.011/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 236/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-44/BC/2009

 

DAFTAR KODE STANDAR INTERNASIONAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.011/2009

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM DARI NEGARA THAILAND

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-27/BC/2009

 

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-43/BC/2009

 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-24/BC/2009

 

PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 25/BC/2009 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PENETAPAN, SURAT KEPUTUSAN, SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009

 

PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN,PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2228 /KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-38/BC/2009

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK PAKU

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-36/BC/2009

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK DEXTROSE MONOHYDRATE

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 151/PMK.011/2009

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK PAKU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2009

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/PMK.011/2009

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP PRODUK IMPOR DEXTROSE MONOHYDRATE

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-20/BC/2009

 

PELAYANAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MELALUI BANK DEVISA PERSEPSI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 49/M-DAG/PER/9/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 58/M-IND/PER/5/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/5/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAN SECARA WAJIB

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-03/BC/2009

 

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19/PMK.011/2009

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2009

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-03/BC/2009

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, IMPORTIR, PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN ETIL ALKOHOL, DAN PENYALUR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-02/BC/2009

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 268/PMK.03/2015

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN SERTA PENGENAAN SANKSI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015

KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK,BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 256/KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 112/M-DAG/PER/12/2015

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.04/2015

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 227 /PMK. 04/2015

NILAI TUKAR MATA UANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 121/M-DAG/PER/12/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 39/M-DAG/PER/3/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 02/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PERMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM - SENG ( BJ.L AS ) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/4/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.04/2012

PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-147/BC/2015

PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN IMPOR, PELAYANAN EKSPOR, DAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DITEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-1/BC/2012

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 37/M-IND/PER/3/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 36/M-IND/PER/3/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18/M-DAG/PER/5/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1202/KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-21/BC/2009

 

PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/6/2015

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.011/2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39.1/PMK.011/2008 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-16/BC/2009

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-17/BC/2009

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-18/BC/2009

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-19/BC/2009

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN METHYLTIN MERCAPTIDE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-20/BC/2009

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-09/BC/2009

 

DATA REALISASI PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 57/M-DAG/PER/7/2015

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR DAN PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-05/BC/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 697/KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2009

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ./2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/PMK.05/2015

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.010/2015

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN ATAU PERBALKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 09/M-DAG/PER/2/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN METHYLTIN MERCAPTIDE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 33/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.011/2009

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.011/2009

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 482 /KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-166/BC.3/2009

 

PENAGIHAN DAN FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENAGIHAN BUNGA BEA MASUK, PPN, DAN PPNBM ATAS PENCAIRAN JAMINAN PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS KITE

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/8/2010

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAL DINGIN (BJ.D)SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 120/M-IND/PER/11/2010

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 84/IND/PER/8/2010

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 53/M-DAG/PER/12/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 259/PMK.04/2010

 

JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-55/BC/2010

 

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAIDI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 261/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.011/2010

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.011/2010

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR H SECTION DAN I SECTION DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.010/2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 40/BC/2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-40/BC/2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.010/2016

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 134/PMK.010/2016

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.010/2016

PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-18/BC/2016

LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN DAN/ATAU TARIF

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.010/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.04/2016

DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2016

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2016

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208/PMK.011/2013

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 169/PMK.011/2013

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP PRODUK CANAI LANTAI DARI BESAI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK,INDIA,RUSIA, KAZAKHTAN,BELARUSIA,TAIWAN DAN THAILAND

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 114/M-IND/PER/10/2010

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB

PERATURAN DIRJEN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA NOMOR 28IIATT/PERl9/2010

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2010

PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 152/PMK.04/2010

TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-856/BC/2010

PENUNDAAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA DI BORDER

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-845/BC/2010

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.62/M-DAG/PER/12/2009 JO. NO. 22/M-DAG/PER/5/2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.011/2010

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH(LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4/M-IND/PER/1/2010

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA LEMBARAN SECARA WAJIB

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 60/M-IND/PER/6/2010

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/6/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK , PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.03/2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 55/M-IND/PER/4/2013

 

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR :24/M-IND/PER/4/2013 TENTANG STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 65/M-DAG/PER/10/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 64/M-DAG/PER/10/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/9/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER/9/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 55/M-DAG/PER/9/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 54/M-DAG/PER/9/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2013 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.011/2013

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG CARA PEMBERIAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/8/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/8/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1526/KM.04/2013

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 34/M-DAG/PER/7/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/7/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.011/2013

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CASING DAN TUBING

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER7/2013

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIOANAL INDONESIA (SNI) PENDINGIN RUANGAN, LEMARI PENDINGIN, MESIN CUCI SECARA WAJIB

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1287/KM.4/2013

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/6/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31/M-DAG/PER/6/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/52013

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/1/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/5/2013

 

PROGRAM STABILISASI HARGA KEDELAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1032/KM.4/2013

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-18/BC/2013

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-17/BC/2013

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SMART CARD BERUPA KARTU PLASTIK, KARTU PLASTIK SECURITY, KARTU ELEKTRONIK DAN KARTU TELEPON SELULAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2013

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-15/BC/2013

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-14/BC/2013

 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/5/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-12/BC/2013

 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2013

 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN PERALATAN INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BESI DAN BAJA, BEJANA TEKAN DAN TANGKI DARI LOGAM, SERTA PEMBUATAN MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-8/BC/2013

 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-7/BC/2013

 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-6/BC/2013

 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PUPUK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-4/BC/2013

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, DAN/ATAU PLASTICIZER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-3/BC/2013

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2013

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/3/2013

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB PADA REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG LPG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.11/2013

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2012 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAI DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PANDUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK,SINGAPURA DAN UKRAINA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS ATAU TONER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/3/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 59/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERTA OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/PMK.011/2013

 

TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 56/PMK.011/2013

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PEMBUATAN TURBIN UAP (STEAM TURBINE) PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN PERALATAN INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SLAP PASANG DARI BESI DAN BAJA, BEJANA TEKAN DAN TANGKI DARI LOGAM, SERTA PEMBUATAN MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBALKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PUPUK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.011/2013

 

TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT GUNA PEMBUATAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.011/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, DAN/ATAU PLASTICIZER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2013

 

TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.011/2013

 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK .011/2013

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAL LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA JEPANG, REPUBLIK KOREA, TAIWAN, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/3/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/2/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 9/M-DAG/PER/2/2013

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/KM.04/2013

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.011/2013

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2013

 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTRIAN KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 7/PMK.11/2013

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-28/BC/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-21/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK , PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.03/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.04/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 936/KM.4/2010

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-11/BC/2010

 

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PELAYANAN PENYEDIAAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21/M-DAG/PER/5/2010

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22/M-DAG/PER/5/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-410/BC/2010

 

PENEGASAN MENGENAI KETENTUAN BERKAITAN DENGAN PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PDE 2.3

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.011/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P- 25 /BC/2010

 

PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-655/BC.9/2010

 

PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19/M-DAG/PER/4/2010

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/PMK.011/2010

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER3/2010

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 731/KM.4/2010

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-295/BC/2010

 

PENCABUTAN SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-115/BC/2009 TANGGAL 18 FEBRUARI 2009

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-07/BC/2010

 

PERUBAHAN NOMENKLATUR DEPARTEMAN KEUANGAN MENJADI KEMENTRIAN KEUANGAN

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-07/BC/2010

 

PERUBAHAN NOMENKLATUR DEPARTEMAN KEUANGAN MENJADI KEMENTRIAN KEUANGAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 55/M-IND/PER/5/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK MELAMIN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 55/M-IND/PER/5/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK MELAMIN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 55/M-IND/PER/5/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK MELAMIN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.011/2010

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2010

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-320/BC.1/UP.6/2010

 

PEMANGGILAN CALON PESERTA DTU KESAMAPTAAN T.A. 2010 DI JAKARTA

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-329/BC.1/UP.6/2010

 

PEMANGGILAN CALON PESERTA DTU KESAMAPTAAN T.A. 2010 DI CIMAHI

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-337/BC.1/UP.6/2009

 

TAWARAN PROGRAM BEASISWA DI ITALIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2010

 

PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-18/BC/2010

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-17/BC/2010

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-16/BC/2010

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-14/BC/2010

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-15/BC/2010

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-13/BC/2010

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-12/BC/2010

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-11/BC/2010

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-10/BC/2010

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-09/BC/2010

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK DAN KARUNG PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-08/BC/2010

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-07/BC/2010

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-06/BC/2010

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-05/BC/2010

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 52/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DLTANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 49/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DLTANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK DAN KARUNG PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 42/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 366/KM.4/2010

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.011/2010

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.011/2010

 

PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.011/2010

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/KM.4/2010

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2010

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.011/2010

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER/2/2012

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/PMK.04/2011

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.04/2011

 

PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-58/BC/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-47/BC/2010 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PIUTANG DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-55/BC/2011

 

PEDOMAN TEKNIS PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL DALAM RANGKA PERSETUJUAN ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/12/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3098/KM.04/2011

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/pmk.04/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.04/2011 TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 212/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011

 

PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2011

 

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-51/BC/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-43/BC/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 169/PMK.04/2011

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 34/M-DAG/PER/11/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177/PMK.04/2011

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI NEGARA FILIPINA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.011/2011 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 167/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 88/M-IND/PER/10/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR: 42/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32/M-DAG/PER/10/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-12/BC/2011

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN DOKUMEN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE DALAM RANGKA SKEMA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/9/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 152/KMK.09/2011

 

PENINGKATAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-43/BC/2011

 

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1852/KM.4/2011

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 76/M-IND/PER/8/2011

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 82/M-IND/PER/8/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20/M-IND/PER/2/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA(SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26/M-DAG/PER/9/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK TURUNAN CRUDE PALM OIL YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/9/2011

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/9/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI, DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2011

 

TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN,DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22/M-DAG/PER/8/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, PLASTICIZER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 114/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTLK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLY PROPYLENE FILM, CAST POLY PROPYLENE FILM, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTLK, TERPAL PLASTIK, GEOTEKSTIL, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN.GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN /ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG,KERETA REL LISTRIK /DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOILER DAN/ATAU TRANSFORMATOR UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.011/2011

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19/M-DAG/PER/7/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-8/BC/2011

 

PROSEDUR KEPABEANAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KAPAL LAYAR (YACHT) DALAM RANGKA SAIL WAKATOBI - BELITONG 2011

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18/M-DAG/PER/6/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2011

 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-21/BC/2011

 

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT (COTTON YARN OTHER THAN SEWING THREAD)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1102/KM.4/2011

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 53/M-IND/PER/5/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 120/M-IND/PER/11/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, 0 DAN L SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47/M-IND/PER/4/2011

 

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SPESIFIKASI METER AIR MINUM SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/5/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 23/M-IND/PER/2/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (BJ.D) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20/M-IND/PER/2/2011

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)BAJA PROFIL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 35/M-IND/PER/3/2011

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER/4/2011

 

TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/4/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 4/M-IND/PER/1/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KACA LEMBARAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/4/2011

 

PEMBERLAKUAN STAN DAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 787/KM.4/2011

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.04/2011

 

PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/4/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK,011/2011

 

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.011/2011

 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF EX 7312.10.10.00

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 56/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT SENG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT BLNDRAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK SERUPA KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG (WOVEN FABRICS OF COLTON, BLEACHED AND UNBLEACHED)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 536/KM.4/2011

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE- 2/BC/2011

 

OPTIMALISASI PENGAWASAN PENGANGKUTAN EKSPOR DAN/ATAU ANTAR PULAU KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-01/BC/2011

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PIUTANG

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-157/BC.8/2011

 

DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK COSTUMS BOND DAN EXCISE BOND

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/3/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-51/BC/2011

 

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN, DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI, UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER DARI NEGARA REPUBLIK KOREA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2011

 

PENGELOLAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK011/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR163/PMK04/2007 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEAMASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.011/2011

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 20111

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 327/KM.4/2011

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02/M-DAG/PER/2/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.011/2011

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA REPUBLIK KOREA DAN MALAYSIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 12/PMK.03/2011

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 173/KM.4/2011

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 01/M-DAG/PER/1/2011

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-1/BC/2011

 

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 94/M-DAG/PER/12/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PEGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 94/M-DAG/PER/12/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PEGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 94/M-DAG/PER/12/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PEGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 93/M-DAG/PER/12/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 2751/KM.4/2014

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 2352/KM.4/2014

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER/11/2014

 

PENETAPAN HPE ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BK

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/1/2014

 

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA BARANG

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/10/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI KOPI INSTAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 84/M-IND/PER/10/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI KABEL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 83/M-IND/PER/10/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI BETON SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 82/M-IND/PER-10/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 61/M-DAG/PER/9/2014

 

PENETAPAN HPE ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-175/PMK.04/2014

 

PENGGUNAAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PEM-1/BC.3/2014

 

PEMBERITAHUAN PENCANTUMAN KODE FASILITAS PADA MODUL PIB

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-30/BC/2014

 

PENERAPAN SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEABAN DALAM RANGKA PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KEPADA PERUSAHAAN HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 68/M-IND/PER/8/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI BAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67/M-IND/PER/8/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI SEMEN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 64/M-IND/PER/7/2014

 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI ROKOK

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63/M-IND/PER/7/2014

 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSRI DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 61/M-IND/PER/7/2014

 

BAHAN BAKU DAUR ULANG (B2DU) UNTUK INDUSTRI PELEBURAN BAJA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 50/M-IND/PER/6/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI CERMIN KACA LEMBARAN BERLAPIS ALUMINIUM DAN SNI CERMIN KACA LEMBARAN BERLAPIS PERAK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/8/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 36/M-IND/PER/5/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI BAJA LEMBARAN, PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJP)SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2014

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAK PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2014

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAK PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 35/M-IND/PER/5/2014

 

PEMBERLAKUAN SNI BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (BJKU) SECARA WAJIB

INSTANSI TERKAIT LAINNYA NOMOR Per_KBPOM No.8 Tahun 2014

 

PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT, BAHAN OBAT TRADISIONAL, BAHAN SUPLEMEN KESEHATAN DAN BAHAN PANGAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 137.1/PMK.011/2014

 

PENGENAAN BEA MASUK TINDAK PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARIN BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/7/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/6/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKARENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/4/2014

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDART NASIONAL INDONESIA (SNI) ASAM SULFAT TEKNIS SECARA WAJIB

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 920/KM.04/2014

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 26/M-DAG/PER/5/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 18/M-IND/PER/4/2014

 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No.52/M-IND/PER/10/2013 Tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/3/2014

 

Ketentuan Teknis Semen Clinker Dan Semen

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22/M-DAG/PER/4/2014

 

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar (Mei 2014)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014

 

Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21/M-DAG/PER/4/2014

 

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar(Mei 2014)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 08/M-IND/PER/2/2014

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK MAJEMUK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2014

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK KOREA, DAN TAIWAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 02/BIM/PER/1/2014

 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-04/BC/2014

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.011/2014

 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2014

 

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI (SELF CERTIFICATION)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/2/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/2/2014

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-10/BC/2007

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS SEPEDA MOTOR DAN KAPAL PESIAR TERMASUK YACHT YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/PMK.03/2007

 

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2007

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK DAN PENGAWASAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04/M-IND/PER/PER/1/2007

 

PENETAPAN 6 (ENAM) SPESIFIKASI TEKNIS PRODUK INDUSTRI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-02/BC/2007

 

PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP MESIN SKM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 08/PMK.04/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (FTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.04/2007

 

TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/PMK.04/2007

 

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA,YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2017/KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/8/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/6/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1468 /KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-27/BC/2009

 

TATA CARA PEMBERIAN PEMBAYARAN SECARA BERKALA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 25/BC/2009

BENTUK DAN ISI SURAT PENETAPAN, SURAT KEPUTUSAN,SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/PMK.011/2009

 

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR BI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM DARI THAILAND

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.011/2009

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK SUSU TERTENTU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 18/M-DAG/PER/5/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17/M-DAG/PER/5/2009

 

TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 39/M-DAG/PER/3/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 02/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PERMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM - SENG ( BJ.L AS ) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 37/M-IND/PER/3/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 36/M-IND/PER/3/2009

 

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) BATERAI PRIMER SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18/M-DAG/PER/5/2009

 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1202/KM.4/2009

 

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-21/BC/2009

 

PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.011/2009

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39.1/PMK.011/2008 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-16/BC/2009

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-17/BC/2009

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-18/BC/2009

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-19/BC/2009

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN METHYLTIN MERCAPTIDE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-20/BC/2009

 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR_6/PMK.010/2017

PENETAPAN KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR 2017

PERMENKEU NOMOR 31/PMK.010/2017

PENETAPAN TARIF BEA MASUK OENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

PERMENKEU NOMOR 29/PMK.010/2017

PENETAPJ\N TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN

PERMENKEU NOMOR 24/PMK.010/2017

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA
ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA

PERMENKEU NOMOR 25/PMK.010/2017

PENETAPAN TARIF.BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT

PERMENKEU NOMOR 30/PMK.010/2017

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

PERMENKEU NOMOR 27/PMK.010/2017

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA
ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA

PERMENKEU NOMOR 26/PMK.010/2017

PENETAPAN TARIF.BEA MASUK DALAM RANGKA
ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA

PERMENKEU NOMOR 28/PMK.010/2017

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA
ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA

PERMENDAG NOMOR 14/M-DAG/PER/2/2017

PENYESUAIAN KLASIFIKASI BARANG YANG TERKENA KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN EKSPOR DAN IMPOR BERDASARKAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG

PERMENPERIN NOMOR 06/M-IND/PER/2/2017

Konversi Nomor Pos Tarif Pada Barang Yang Diberlakukan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib

PERMENKEU NOMOR 63/PMK.10/2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

PERDIRJEN BC NOMOR PER-08/BC/2017

PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN ULANG