Peraturan

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia terkait dengan pelayanan Bea & Cukai. Silahkan dicari berdasarkan kata kunci atau klasifikasi berdasarkan jenis peraturan & klasifikasi peraturan serta tahun terbitnya peraturan.

Sanksi Administrasi

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002

TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-17/BC/2005

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PMK.010/2005 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI DAN/ATAU BUNGA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.04/2005

TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI,DAN/ATAU BUNGA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.04/2006

TATA CARA PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.04/2008

 

PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 83/M-IND/PER/8/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KLOSET DUDUK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 82/M-IND/PER/8/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KERAMIK TABLEWARE SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.04/2008

 

PENUNDAAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008

 

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67/M-IND/PER/6/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KARET PERAPAT (RUBBER SEAL) PADA KATUP TABUNG LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 59/M-IND/PER/5/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N , O, DAN L SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 57/M-IND/PER/5/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 50/M-IND/PER/5/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 33/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN PADUAN LAPIS ALUMINIUM SENG (BJ LAS) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 32/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA LAMPU SWABLAST SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG ( BJ.LS ) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 28/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOREK API GAS SECARA WAJIB

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-451/BC/2012

TATA NIAGA DAN PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP EKSPOR BIJIH ( RAW MATERIAL ATAU ORE) MINERAL

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012

TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.011/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.011/2011 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/PMK.011/2012

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPUNG TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK BERUPA PERANGKAT MAKAN, PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA, DAN PERALATAN TOILET DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2012

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN,PENGEDARAN,PENJUALAN,PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-17/BC/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : 57/BC/2012 TENTANG KAWASAN BERIKAT

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-14/BC/2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS KAPAL YANG TELAH DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABEAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL DAN BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/3/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/3/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOMPOR GAS BAHAN BAKAR LPG SATU TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47/M-IND/PER/3/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46/M-IND/PER/3/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KERAMIK TABLEWARE, KLOSET DUDUK DAN UBIN KERAMIK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/2/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/2/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 76/M-IND/PER/8/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 43/M-IND/PER/2/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 41/M-IND/PER/2/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (BJ. D) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 40/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJ. P) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 39/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM SENG (BJ. L AS) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 38/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN LAPIS SENG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 37/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.04/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.04/2011

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 17/M-IND/PER/2/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 84/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP 3(TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 14/M-IND/PER/02/2012

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.011/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/2/2012

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-27/PMK.011/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR PER-11/M-IND/PER/12/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR PER-10/M-IND/PER/12/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI NOMOR PER-09/M-IND/PER/12/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KATUP TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-57/BC/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-12/BC/2012

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2009

 

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DIBIDANG CUKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-7/BC/2015

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA BARANG

INSTANSI TERKAIT LAINNYA NOMOR PM 116 TAHUN 2016

PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY) DI PELABUHAN UTAMA BELAWAN, PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK, PELABUHAN TANJUNG PERAK, DAN PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-23/BC/2013

PEDOMAN PELASANAAN PENELITIAN SKA TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OCP DALAM SKEMA AKFTA DAN ATIGA

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-23/BC/2013

PEDOMAN PELASANAAN PENELITIAN SKA TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OCP DALAM SKEMA AKFTA DAN ATIGA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87/M-IND/PER/12/2013

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67/M-IND/PER/12/2013

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ALUMINIUM SULFAT SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 66/M-IND/PER/12/2013

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SENG OKSIDA SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 65/M-IND/PER/12/2013

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KALSIUM KARBIDA (CaC2) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 64/M-IND/PER/12/2013

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SODIUM TRIPOLIFOSFAT (STPP) MUTU SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63/M-IND/PER/12/2013

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ASAM SULFAT SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 62/M-IND/PER/11/2013

PEMBERLAKLUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOMPOR GAS BAHAN BAKU LPG SATU TUNGKU DENGAN SISTIM PEMATIK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2016

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI EKSPORTIR DAN IMPORTIR

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-23/BC/2013

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)TERKAIT PERUBAHAN OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES DALAM SKEMA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA(AKFTA) DAN ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.04/2013

PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI (SELF CERTIFICATION)

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-52/BC/2011

 

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN TAGIHAN UTANG CUKAI YANG TIDAK DIBAYAR PADA WAKTUNYA, KEKURANGAN CUKAI, DAN / ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI