Peraturan

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia terkait dengan pelayanan Bea & Cukai. Silahkan dicari berdasarkan kata kunci atau klasifikasi berdasarkan jenis peraturan & klasifikasi peraturan serta tahun terbitnya peraturan.

2005

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.04/2005

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2003 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2005

PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2005

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005

KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/6/2005

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR INTAN KASAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005

PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.010/2005

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2005

PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2005

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2005

PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.010/2005

PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT (ITA)

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-31/BC/2005

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PARACETAMOL

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-32/BC/2005

IZIN PEMBONGKARAN BERAS DAN IMPOR

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-33/BC/2005

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.04/2005

TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.04/2005

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2005 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-25/BC/2005

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-21/BC/2005

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-17/BC/2005

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PMK.010/2005 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI DAN/ATAU BUNGA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.04/2005

TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI,DAN/ATAU BUNGA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.04/2005

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT