Peraturan

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia terkait dengan pelayanan Bea & Cukai. Silahkan dicari berdasarkan kata kunci atau klasifikasi berdasarkan jenis peraturan & klasifikasi peraturan serta tahun terbitnya peraturan.

2007

UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-23/BC/2007

 

LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2007

 

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KERAMIK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/6/2007

 

LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 189/PMK.03/2007

 

TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007

 

PENETUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAM PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2007

 

PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KETEMPAT PENIMBUN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/12/2007

 

KETENTUAN IMPOR METIL BROMIDA UNTUK KEPERLUAN KARANTINA DAN PRA PENGAPALAN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-38/BC/2007

 

TATA KERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2007

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2007

 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-34/BC/2007

 

TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.011/2007

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUM

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-26/BC/2007

 

TATALAKSANA PINDAH LOKASI PENIMBUNAN BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA DARI SATU TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA LAINNYA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-07/BC/2007

 

PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2007

 

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-11/BC/2007

 

TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.011/2007

 

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.010/2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.01/2007

 

TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.04/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 04/PMK.011/2007

 

PERPANJANGAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-10/BC/2007

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-08/BC/2007

 

PENINGKATAN PENGAWASAN PENGUSAHA HASIL TEMBAKAU

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-05/BC/2007

 

HUBUNGAN KERJASAMA INTERNASIONAL

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-03/BC/2007

PEMBAYARAN BIAYA PENGGANTI PITA CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-01/BC/2007

 

PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU, PENAMBAHAN PAGU PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU,DAN BATAS WAKTU PELEKATAN DAN PENCACAHAN PITA CUKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-17/BC/2007

 

PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-14/BC/2007

 

TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-13/BC/2007

 

TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-12/BC/2007

 

TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.04/2007

 

PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 137/PMK.04/2007

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-35/BC/2007

 

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-23/BC/2007 TENTANG LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.04/2007

 

PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007

 

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.04/2007

 

KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-20/BC/2007

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-09/BC/2007

 

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN DI BIDANG KEPABEANAN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-05/BC/2007

 

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN DL BIDANG KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 09/M-DAG/PER/2/2007

 

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PERATURAN DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR 02/DAGLU/PER/2/2007

 

KETENTUAN DAN TATA CARA VERIFIKASI / PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU OLEH SURVEYOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-08/BC/2007

 

PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR BARANG TERKENA PUNGUTAN EKSPOR YANG DIKECUALIKAN DARI PUNGUTAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2007

 

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN (VOORUITSLAG)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/12/2007

 

PERPANJANGAN MASA BERLAKU LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/M-DAG/PER/6/2007 DAN NOMOR PB.01/MEN/2007

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/6/2007

 

LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25/M-DAG/PER/6/2007

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2007 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KERAMIK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.04/2007

 

KETENTUAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS KESALAHAN DATA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.011/2007

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.011/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.011/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (CAMBODIA,LAOS,MYANMAR DAN VIETNAM)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 180/PMK.011/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-34/BC/2007

 

TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.04/2007

 

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-06/BC/2007

 

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA BARANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG

INSTRUKSI DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR INS-01/BC/2007

 

PENEGASAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2007 DAN PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-07/BC/2007 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2007

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.03/2007

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.011/2007

 

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC) ≤ 2MM DENGAN POS TARIF 7208.27.00.00 DAN 7208.39.00.00 OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007

 

PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2007

 

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING)

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-36 /BC/2007

 

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN

UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007

 

PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-23/BC/2007

 

LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-10/BC/2007

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS SEPEDA MOTOR DAN KAPAL PESIAR TERMASUK YACHT YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-04/BC/2007

 

PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL NO. 10/IJ/2003 DAN 08/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DL BIDANG IMPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/PMK.03/2007

 

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2007

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK DAN PENGAWASAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 04/M-IND/PER/PER/1/2007

 

PENETAPAN 6 (ENAM) SPESIFIKASI TEKNIS PRODUK INDUSTRI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-02/BC/2007

 

PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP MESIN SKM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 08/PMK.04/2007

 

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (FTA)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2007

 

VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR BAHAN GALIAN GOLONGAN C SELAIN PASIR, TANAH DAN TOP SOIL (TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.04/2007

 

TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007

 

KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/PMK.04/2007

 

PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/PMK.04/2007

 

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA,YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG