Peraturan

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Pustaka Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia terkait dengan pelayanan Bea & Cukai. Silahkan dicari berdasarkan kata kunci atau klasifikasi berdasarkan jenis peraturan & klasifikasi peraturan serta tahun terbitnya peraturan.

2012

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 113/ M-IND/PER/12/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 59/M-IND/PER/5/2012 TENTANG PEMBERLAKUAAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M,N,O DAN L SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 79/M-DAG/PER/12/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 80/M-DAG/PER/12/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3514/KM.4/2012

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 221/PMK.011/2012

PENETAPAN TERIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN - INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 209/PMK.11/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2012

KETENTUAN IMPOR TELEPON SELULAR, KOMPUTER GENGGAM (HANDHELD), DAN KOMPUTER TABLET

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 77/M-DAG/PER/12/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR 48/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG BUKAN BARU

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 72/M-DAG/PER/11/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2007 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KERAMIK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR NOMOR 71/M-DAG/PER/11/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/9/2012 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/12/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DEG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPOR

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-19/BC/2012

PENGAWASAN MMEA TRADISIONAL SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-52/BC/2012

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-53/BC/2012

TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-54/BC/2012

DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN ANGGARAN 2013

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-18/BC/2012

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SERTA PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/11/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 64/M-DAG/PER/10/2012

KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66/M-DAG/PER/10/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 65/M-DAG/PER/10/2012

PENGENAAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2012

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 3091/KM.4/2012

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-51/BC/2012

PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-48/BC/2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA DAN UKRAINA

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-42/BC/2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI

SURAT EDARAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR SE-16/BC/2012

PELAYANAN PITA CUKAI TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2012

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 60/M-DAG/PER/9/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HOLTIKULTURA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/9/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPOR (API)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/KMK.03/2012

PERTUKARAN DATA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-46/BC/2012

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-45/BC/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-54/BC/2011 TENTANG TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-44/BC/2012

PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-43/BC/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-53/BC/2011 TENTANG TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 52/M-DAG/PER/8/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER5/2012 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.011/2012

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS HASIL PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKITAN ENERGI/LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 84/M-IND/PER/8/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UBIN KERAMIK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 83/M-IND/PER/8/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KLOSET DUDUK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 83/M-IND/PER/8/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KLOSET DUDUK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 82/M-IND/PER/8/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KERAMIK TABLEWARE SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 55/M-DAG/PER/8/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 56/M-DAG/PER//8/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG BERUPA KACANG KEDELAI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 47/M-DAG/PER/7/2012

KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR NON FARMASI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 117/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2379/km.4/2012

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2012

KETENTUAN EKSPOR SARANG BURUNG WALET KE REPUBLIK RAKYAT CHINA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.04/2012

PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2012

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 50/M-DAG/PER/7/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67/M-IND/PER/6/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KARET PERAPAT (RUBBER SEAL) PADA KATUP TABUNG LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2012

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YANG TERBUKA UNTUK UMUM, SERTA BARANG UNTUK KONSERVASI ALAM

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2168/KM.4/2012

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/6/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN / ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN / ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ ATAU PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PUPUK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, PLASTICIZER, UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/pmk.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN / ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNLKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.04/2012

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN / ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH / HIBAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UNTUK UMUM, AMAL, SOSIAL, ATAU KEBUDAYAAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2012

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN / ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH / HIBAH UNTUK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-473/BC/2012

ARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1956/KM.4/2012

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.011/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.011/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 59/M-IND/PER/5/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N , O, DAN L SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/5/2012

TATA CARA PENETAPAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2012

TATA CARA MENETAPKAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR 473/BC/2012

TARIF BEA KELUAR DAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1956/KM.04/2012

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PERHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 58/M-IND/PER/5/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/5/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 57/M-IND/PER/5/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 50/M-IND/PER/5/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 33/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN PADUAN LAPIS ALUMINIUM SENG (BJ LAS) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 32/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA LAMPU SWABLAST SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 31/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN LAPIS SENG ( BJ.LS ) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 30/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 28/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/2/2012

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOREK API GAS SECARA WAJIB

SURAT DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR S-451/BC/2012

TATA NIAGA DAN PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP EKSPOR BIJIH ( RAW MATERIAL ATAU ORE) MINERAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012

PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-18/BC/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DJBC NO P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2012

KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012

TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.011/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.011/2011 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/PMK.011/2012

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPUNG TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK BERUPA PERANGKAT MAKAN, PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA, DAN PERALATAN TOILET DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2012

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012

TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2012

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/10/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG JADI OLEH PRODUSEN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2012

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN,PENGEDARAN,PENJUALAN,PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-17/BC/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : 57/BC/2012 TENTANG KAWASAN BERIKAT

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/4/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2012

TATALAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-15/BC/2012

TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-14/BC/2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS KAPAL YANG TELAH DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABEAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL DAN BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/3/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/3/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KOMPOR GAS BAHAN BAKAR LPG SATU TUNGKU DENGAN SISTEM PEMANTIK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47/M-IND/PER/3/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46/M-IND/PER/3/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KERAMIK TABLEWARE, KLOSET DUDUK DAN UBIN KERAMIK SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/2/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/2/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 76/M-IND/PER/8/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PENYAMBUNG PIPA BERULIR DARI BESI COR MELEABEL HITAM SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 43/M-IND/PER/2/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA PROFIL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 41/M-IND/PER/2/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (BJ. D) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 40/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS (BJ. P) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 39/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM SENG (BJ. L AS) SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 38/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN LAPIS SENG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 37/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.04/2012

PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/3/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-3/BC/2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.04/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.04/2011

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/3/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 20/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PRODUK MELAMIN - PERLENGKAPAN MAKANAN DAN MINUMAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SELANG KARET UNTUK KOMPOR GAS LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 18/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SEMEN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 17/M-IND/PER/2/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 84/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP 3(TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/2/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 14/M-IND/PER/02/2012

KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.011/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/2/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/2/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/12/2010 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2007 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN MULTI FUNGSI BERWANA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/2/2012

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR BERAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-27/PMK.011/2012

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PER-23/PMK.011/2012

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BARANG IMPOR DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR PER-11/M-IND/PER/12/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR PER-10/M-IND/PER/12/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB

PERATURAN MENTERI NOMOR PER-09/M-IND/PER/12/2012

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KATUP TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2012

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-57/BC/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/KM.4/2012

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/1/2012

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-12/BC/2012

PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI NOMOR PER-1/BC/2012

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2012

KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER/2/2012

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 42/M-IND/PER/4/2011 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB