Ringkasan Pengumuman

Grup Tanya Jawab

Dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan para pengguna jasa kepabeanan di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan meningkatkan komunikasi terkait kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan di KPPBC TMP Tanjung Perak, maka kami membuka layanan tanya jawab melalui grup tanya jawab daring (online mailing list) yang beranggotakan pengguna jasa di lingkungan KPPBC TMP Tanjung Perak.

Oleh karena itu, kepada para pengguna jasa kepabeanan di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak yang ingin bergabung di grup tanya jawab daring tersebut dipersilakan mengisi formulir terlampir. Formulir agar ditandatangani oleh kepala bagian/divisi perusahaan yang mengurusi kegiatan kepabeanan atau jabatan serupa dan dibubuhi stempel perusahaan. Formulir juga dapat diunduh di bcperak.net/pengumuman/grup-tanya-jawab. Formulir yang telah diisi dapat dikirim kembali kepada kami melalui surat elektronik di pli@bcperak.net.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Materi Deklarasi Inisiatif

Materi terkait Deklarasi Inisiatif dapat di download pada link di bawah ini :

Download Materi PMK 67 2016

Download Materi PMK 34 2016

Downtime Server Pelayanan

Sehubungan dengan surat Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Nomor : S-106/BC.07/2016 tanggal 20 Mei 2016 hal Relokasi Perangkat Server M5000, dengan ini kami sampaikan bahwa pada :

Hari         : Senin s.d. Selasa

Tanggal  : 30 s.d. 31 Mei 2016

Waktu     : 19.00 s.d. 05.00 WIB

akan dilakukan kegiatan Downtime untuk proses relokasi server M5000 dari KPPBC TMP Tanjung Perak ke Data Recovery Center Kementerian Keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka layanan impor, ekspor, manifes dan BC 2.3 tidak dapat digunakan untuk sementara waktu selama proses maintenance.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Penegasan Terkait Penutupan Sistem Penerimaan Negara MPN-G1 (SSPCP) padaBank BUMN, BPD dan Pos Persepsi Per 1 Juli 2016

Sesuai dengan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-3157/PB.3/2016 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa penghentian layanan penyetoran penerimaan negara melalui MPN-G1 atau yang lebih dikenal dengan SSPCP diagendakan dilaksanakan secara serentak per 1 Juli 2016 sekaligus pelaksanaan layanan penyetoran penerimaan negara melalui MPN-G2 (Billing Online) sepenuhnya pada seluruh Bank/Pos Persepsi Mitra Kerja KPPN Surabaya I.  baca selengkapnya »

Penegasan Pelaksanaan Ketentuan PMK 267/PMK.010/2015

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan PMK 267/PMK.010/2015, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan PMK 267/PMK.010/2015, telah diatur kriteria dan/atau rincian ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berkenaan dengan pelaksanaan PMK 267/PMK.010/2015 di atas, di beberapa KPUBC/KPPBC terdapat perbedaan perlakuan mengenai pemberian pembebasan PPN terhadap perbedaan perlakuan mengenai pemberian pembebasan PPN terhadap barang impor yang tidak tercantum dalam Lampiran PMK 267/PMK.010/2015 dan disertai dengan Surat Keterangan Impor yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  baca selengkapnya »

Nonaktifasi Sementara Layanan CEISA

Sehubungan dengan Surat Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Nomor: S-318/BC.9/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal Penyampaian Panduan Switch Over DRC - DC, hal-hal yang perlu disampaikan kepada pengguna jasa antara lain:

  1. Bahwa akan dilaksanakan switch over layanan CEISA dari Disaster Recovery Center (DRC) di Balikpapan ke Data Center (DC) di Lapangan Banteng / PUSINTEK-Jakarta.
  2. Bahwa switch over layanan CEISA tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu, 2 April 2016 pukul 20.00 WIB s.d. Minggu, 3 April 2016 pukul 10.00 WIB yang mengakibatkan layanan CEISA tidak bisa diakses pada waktu tersebut.
  3. Bahwa pengguna jasa dihimbau agar dapat mengantisipasi dan menyesuaikan kegiatan yang terkait layanan CEISA sebelum ataupun sesudah pelaksanaan switch over tersebut.

Berita Aktual Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan

Silahkan kunjungi situs resmi Kementerian Keuangan untuk informasi lebih lanjut.

http://www.kemenkeu.go.id/Page2/berita-aktual-transformasi  baca selengkapnya »

Patch Modul PEB 2016 Penggunaan Term of Delivery Cost, Insurance and Frieght (CIF) untuk Pelaksanaan Ekspor

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2016 tentang Penetapan Nilai Freight dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuian Ekspor Barang Terkait Penggunaan Term of Delivery Cost, Insurance and Freight Untuk Pelaksanaan Ekspor Tahun 2016.

Berikut disampaikan patching untuk menambahkan Nilai Freight dan Nilai Asuransi ke dalam Modul PEB. Diharapkan kepada Pengguna Jasa agar segera melakukan penambahan Nilai Freight dan Nilai Asuransi.  baca selengkapnya »

Perubahan Data NIK

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang API dengan ini kami informasikan :

1. API yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tetap berlaku, namun paling lambat tanggal 30 Juni 2016 harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/9/2015.

2. Terkait dengan perubahan API tersebut, maka harus dilakukan perubahan data NIK (Registrasi Kepabeanan).

3. Untuk menghindari penumpukan permohonan perubahan data NIK, maka dihimbau kepada para pengguna jasa untuk lebih awal melakukan penyesuaian API dan melakukan perubahan data NIK.  baca selengkapnya »

Permohonan Koreksi atas Kesalahan Kode Billing

Sehubungan dengan Implementasi Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.    Bahwa penerapan uji coba pembayaran penerimaan negara menggunakan kode billing (MPN-G2) telah dilaksanakan secara luas mulai 1 Januari 2016.

 

2.    Pada pelaksanaannya masih ditemukan banyak kesalahan dalam pembuatan kode billing dalam hal telah dilakukan pembayaran ke kas negara (terbit NTPN), dimana atas kesalahan tersebut perlu dilakukan perbaikan data pada sistem bea dan cukai.

 

3.    Bahwa saat ini Pengguna Jasa dapat mengajukan koreksi data Billing yang sudah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas kesalahan :

·         Kode Kantor;

·         Jenis Dokumen Dasar Penyetoran;

·         Nomor dan tanggal dokumen dasar penyetoran;

·         Identitas Wajib Bayar (NPWP Header dan NPWP detail); dan

·         Kode akun.

 

   baca selengkapnya »

Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net
Use OpenDNS
ip information
" type="text/javascript">