Dasar Hukum dan Hal-hal Yang Terkait Dengan Ekspor

Tag: Ekspor

A. Dasar Hukum Kegiatan Kepabeanan di Bidang Ekspor :

  1. Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
  2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK.04/2007 tanggal 22 November 2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
  4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.
  5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-152/BC/.2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Untuk Barang Ekspor Yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
  6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-27/BC/2003 tanggal 07 Oktober 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2003 dan KEP-152/BC/2003.
  7. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-13/BC/2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Penggunaan Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Untuk Pemberitahuan Ekspor Barang.

B. Eksportir

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP 151/BC/2003 pasal 1, yang dimaksud eksportir adalah orang perseorangan dan badan hukum yang mengekspor.

 

C. Nota Kesepakatan Penggunaan Sistem PDE

Sejak diberlakukannya pelayanan pengurusan dokumen ekspor (PEB) dengan menggunakan system pertukaran data melalui media elektronik, Eksportir diwajibkan untuk membuat Nota Kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dimana Nota Kesepakatan tersebut dibuat antara Eksportir dan Kepala KPPBC atas nama Kepala Kantor Wilayah DJBC dan berlaku untuk seluruh KPPBC yang telah menggunakan system PDE PEB (SE-11/BC/2004).

 

D. PNBP

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 118/KMK.04/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Tata Laksana dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pasal 3, setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan pemberitahuan / permohonan pelayanan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membayar PNBP.
Dalam hal eksportir melakukan pembatalan pengajuan pemberitahuan / permohonan pelayanan PEB, maka PNBP yang telah dilunasi dikompensasikan pada pelayanan atau biaya kegiatan berikutnya.

 

E. Blokir

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-14/BC/2001 tanggal 7 Februari 2001 tentang Pemblokiran Perusahaan di Bidang Kepabeanan, eksportir dapat diblokir oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemblokiran adalah tindakan Pejabat Bea dan Cukai untuk tidak melayani kegiatan yang berkaitan dengan ekspor maupun pengurusan barang yang dilakukan oleh suatu perusahaan / eksportir.

 

Share this

Comments

Kirim komentar / tanggapan

Email anda hanya untuk data internal kami dan tidak dipublikasikan secara umum.
CAPTCHA
Pertanyaan berikut ini hanya untuk menghindari pengiriman spam secara otomatis.