Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Tag: Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

DASAR HUKUM

  1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995
  2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.
  4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.

 

PENGERTIAN

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan ( PPJK ) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir.

 

GAMBARAN UMUM TENTANG PPJK

Pengurusan Pemberitahuan pabean atas barang impor atau ekspor dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir. Dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir dapat memberikan kuasanya kepada PPJK.
Untuk dapat melakukan pengurusan jasa kepabeanan, PPJK harus memiliki nomor identitas berupa Nomor Pokok PPJK. Nomor Pokok PPJK tersebut dikeluarkan olek Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Untuk mendapatkan Nomor Pokok PPJK, PPJK harus melakukan registrasi melalui media elektronik kepada DJBC. ( www.beacukai.go.id ).

PPJK yang akan melakukan registrasi harus memenuhi persyaratan :

  1. Kejelasan dan Kebenaran alamat PPJK
  2. Kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggungjawab PPJK
  3. Mempunyai ahli kepabeanan
  4. Kepastian penyelenggaraan pembukuan

Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya data registrasi secara lengkap dan benar.

Untuk dapat memulai kegiatan pengurusan jasa kepabeanan, PPJK yang telah mendapatkan Nomor Pokok PPJK harus terlebih dahulu menyerahkan jaminan kepada Kepala KPPBC yang wilayah kerjanya membawahi domisili PPJK.
Bentuk Jaminan dapat berupa :

  1. Jaminan Tunai
  2. Jaminan Bank dan atau
  3. Jaminan dari perusahaan asuransi

Besarnya jaminan ditetapkan dengan memperhatikan jumlah kegiatan dan tingkat resiko PPJK yang melakukan kegiatan pengurusan jasa kepabeanan :

  • KPPBC Tipe A1 dan KPU Bea dan Cukai sebesar Rp 250.000.000,00
  • KPPBC Tipe A2 sebesar Rp. 150.000.000,00
  • KPPBC Tipe A3 sebesar Rp. 100.000.000,00
  • KPPBC Tipe A4 sebesar Rp. 50.000.000,00

Nomor Pokok PPJK dapat diblokir dan dicabut oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

 

Share this

Comments

Kirim komentar / tanggapan

Email anda hanya untuk data internal kami dan tidak dipublikasikan secara umum.
CAPTCHA
Pertanyaan berikut ini hanya untuk menghindari pengiriman spam secara otomatis.