SINERGI BEA CUKAI DENGAN 4 INSTANSI LAIN DORONG KEBERHASILAN IMPLEMENTASI ATURAN TERBARU EKSPOR KELAPA SAWIT

BC Perak BERAKSI

#Berani, jujuR, Amanah, tidaK korupSI#

 

Surabaya, (12/04/2019) – Diterbitkannya aturan terbaru terkait Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.04/2019 menjadi topik perbincangan yang cukup hangat sejak pemberlakuannya pada tanggal 1 Maret 2019 silam. Penghapusan kewajiban laporan surveyor (LS) pada beberapa komoditi ekspor dimana salah satunya adalah Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya dimaksudkan untuk menggenjot pertumbuhan ekspor di Indonesia.

Beberapa acara seperti Asistensi, FGD, dan Tinjauan Lapangan atas pengimplementasian PMK-22/PMK.04/2019 digelar demi mendorong keberhasilan implementasi aturan tersebut. Pelaksanaan asistensi dan FGD di Gresik dan Tanjung Perak merupakan tindak lanjut hasil FGD tanggal 21 hingga 22 Maret 2019 di Bandar Lampung. Acara FGD pagi ini dihadiri langsung oleh Direktur Teknis Kepabeanan, Fadjar Donny beserta beberapa perwakilan instansi terkait lainnya yakni, Ketua Dewas Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Pimpinan Bank Mandiri, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan, Direksi Dewas Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit,dan Perwakilan INSW.

Berdasarkan hasil Tinjauan Lapangan pada PT. Wilmar Gresik, Pelayanan ekspor setelah pemberlakuan PMK-22/2019 menjadi lebih cepat, yakni yang sebelumnya 7 jam  (dengan Laporan Surveyor) kini menjadi 2 jam. “ Keberhasilan implementasi PMK-22/2019 bergantung pada koordinasi dan kesiapan yang baik pada 4 entitas, seperti BPDP-KS, DJBC, Bank Mitra Kerja, dan Eksportir” pungkas Fadjar Donny menutup acara pagi ini.

 

#bcperakberaksi #beacukaimakinbaik

(PLI Kantor Bea Cukai Tanjung Perak)

Dokumentasi Kegiatan :